SWASEMBADA KEDELAI : Pemerintah Didesak DKN Bentuk Klaster

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Kedelai Nasional mendesak pemerintah segera menerapkan sistem klaster kedelai sebagai salah satu upaya membangkitkan produksi komoditas itu.

Ketua DKN Benny Kusbini mengatakan importasi 70% kebutuhan kedelai nasional selama ini harus segera ditindaklanjuti dengan pengadaan lahan dalam klaster agar target swasembada kedelai 2017 tercapai mengingat kondisi petani kedelai saat ini makin memburuk.

"Kalau mau swasembada pemerintah harus serius, karena kondisi ini sulit sekali. Buatlah terkonsentrasi pada klaster," katanya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (23/12/2014).

Dia mencontohkan untuk membuat klaster kedelai di Aceh, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah dengan luas areal 250.000 ha per klaster.

Dalam tiap klaster itu, pemerintah juga harus merangsang pembangunan pengolahan sampai agroindustri sehingga produksi kedelai akan terus mendapatkan pasar.

"Dengan dua kali tanam maka akan menghasilkan 2 juta ha lahan, produksi yang tadinya 1,5  ton per ha,  akan menjadi 3  ton pada akhirnya," katanya.

Dengan begitu, dia mengatakan petani kedelai di tanah air dapat bersemangat kembali menanam karena akan bersaing dengan kedelai impor.

Kondisi petani kedelai tanah air semakin terpuruk setelah Badan Pusat Statistik merilis biaya produksi komoditas itu mencapai Rp9,1 juta per ha per musim.

Sementara itu, nilai produksi yang dihasilkan per ha per musim tanam hanya Rp9 juta yang membuat petani harus menanggung kerugian.

"Ini jadi lebih tinggi biaya produksinya sampai 101,11%," kata ketua BPS Suryamin, dalam konferensi pers Hasil Sensus Pertanian 2013, Selasa, (23/12/2014).

Rinciannya, upah pekerja jasa pertanian mencakup 44,82% dari total biaya sebesar Rp 4,1 juta. Selain itu, biaya produksi untuk sewa lahan dan bibit masing-masing sebesar 35,64% (Rp3,3 juta dan 6,87 % (Rp628,1 ribu).