Bisnis.com, YOGYAKARTA--World Bank menyorot implementasi dari kebijakan-kebijakan ambisius Pemerintahan Joko Widodo sebagai tantangan dalam pengelolaan perekonomian Indonesia di tengah tren perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia.
Hal itu mengemuka dalam diskusi dan peluncuran Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia bersama World Bank di Universitas Gajah Mada, Kamis (18/12/2014).
World Bank menilai bukan hal mudah mendanai sasaran-sasaran pembangunan yang ambisius dari pemerintahan yang baru, juga komitmen pengeluaran yang telah dibuat, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang kini sedang melemah.
Ekonom World Bank Ahya Ihsan mengemukakan perlu pendanaan besar untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan harapan baru, namun di sisi lain, tergolong ambisius.
Sebagaimana diketahui, sejumlah sasaran pembangunan kabinet Jokowi antara lain peningkatan infrastruktur, pengembangan poros maritim, pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembenahan tata kelola minyak dan gas, pembangunan sektor energi, hingga program-program kesejahteraan sosial.
Sementara itu, kondisi perekonomian dunia saat ini dalam tren melemah yang berimbas pada perekonomian Indonesia.
“Menimbang besarnya tantangan yang harus diselesaikan, masih banyak pekerjaan menanti untuk merealisasikan agenda pembangunan yang ambisius,” ujarnya.
Menurut dia, perlu tindakan dan kebijakan yang berani untuk membuat perubahan karena beberapa persoalan sudah menjadi persoalan struktural dan jangka panjang. Di antara reformasi dan implementasi berani adalah mengumpulkan lebih banyak penerimaan.
Dia menyebutkan penerimaan Negara dalam beberapa tahun terakhir cenderung terus turun karena bebagai faktor. Hal itu, tegasnya, sangat kontradiktif dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam hal pembangunan dan investasi di sektor-sektor yang lebih penting.
“Untuk melakukan sasaran-sasaran ambisius pemerintah, perlu pendanaan besar. Ada tekanan untuk memperbaiki sektor penerimaan,” katanya.
Pada awal masa pemerintahannya, Jokowi memang telah mengambil keputusan penting yakni mengurangi beban subsidi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga memperluas ruang fiskal bagi peningkatan belanja pembangunan.
Namun demikian, World Bank menilai masih ada tekanan bagi sektor fiskal kalau Indonesia tidak segera memperbaiki penerimaan.
Saat ini, ujarnya, penerimaan pajak di Indonesia hanya sedikit di atas 11% PDB atau 15% dari PDB dalam total pendapatan. Dalam skenario “tidak ada reformasi besar”, total penerimaan sebagai bagian dari PDB diproyeksikan akan semakin menurun menjadi 13,7% pada 2019.
Penyebab pertama, penerimaan sektor migas di mana 30% dari penerimaan Indonesia, menunjukkan penurunan produksi yang terus melemah dari tahun ke tahun karena tidak ada sumur-sumur baru lantaran kurangnya investasi di sektor tersebut.
Crystallin, Ekonom World Bank, menambahkan Indonesia tidak hanya mengalami tantangan dari sisi internal melainkan juga persoalan eksternal berupa penurunan prospek pertumbuhan dunia, harga komoditas yang melemah, serta jatuhnya harga minyak dunia.
“Gambaran perekonomian dunia saat ini kelabu. Meskipun kondisi perekonomian AS sedang baik, namun secara umum pertumbuhan dunia turun. Tidak hanya Indonesia, negara berkembang, juga negara maju. Proyeksi negara keseluruhan pada 2015 secara konsisten lebih rendah,” katanya.
