Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pekerja Gugat UU Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke MK

Kalangan pekerja yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) mengajukan gugatan terhadap UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke Mahkamah Konstitusi.
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 12 Desember 2014  |  21:27 WIB
Pekerja Gugat UU Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke MK
Ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pekerja yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) mengajukan gugatan terhadap UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke Mahkamah Konstitusi.

Pekerja menilai UU tersebut berbenturan dengan dua regulasi lain yang mengatur tentang tenaga kerja sektor tertentu di luar negeri, yakni sektor perikanan. Pasal yang digugat adalah pasal 28 beserta penjelasan UU No. 39/2004 yang menyatakan penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri, dalam hal ini yakni Menteri Ketengakerjaan.

Saat ini, TKI yang bekerja di sektor perikanan atau anak buah kapal (ABK) diatur dalam dua regulasi, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing.

“Ini mengakibatkan terjadinya lempar tanggung jawab antarlembaga, yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan saat pekerja ada masalah dengan perusahaan pengirim,” kata Koordinator FSPILM Iskandar Zulkarnaen, Jumat (12/12/2014).

Menurut dia, benturan regulasi yang berujung pada lempar tanggung jawab ini akan merugikan pekerja yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah saat mengalami perselisihan dengan pihak perusahaan pengirim.

Selain pasal tersebut, FSPILN juga menggugat pasal 26 Ayat 2 huruf (f) yang mewajibkan TKI yang ditempatkan memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Gugatan terhadap pasal ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari keputusan Presiden Joko Widodo yang menghapus KTKLN beberapa waktu lalu.

“Kalau Jokowi hanya ngomong, sebenarnya itu tidak berpengaruh apa-apa. Itu [KTKLN] bisa dihapus kalau UU direvisi melalui gugatan ke MK,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

TKI perlindungan tki
Editor : Nurbaiti
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top