Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Soal Petral Terbit Sebelum Akhir Tahun

Komite Reformasi Tata Kelola Migas akan memberikan rekomendasi terkait Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum akhir tahun ini.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Komite Reformasi Tata Kelola Migas akan memberikan rekomendasi terkait Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum akhir tahun ini.

Djoko Siswanto, Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas yang sekaligus Direktur Gas Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengatakan akan memanggil Petral pekan depan untuk membuka data impor bahan bakar minyak (BBM) secara rinci.

“Sebelum akhir tahun akan kami keluarkan rekomendasinya,” katanya seusai rapat internal Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Jakarta, Rabu (10/12).

Dia menyatakan pemanggilan Petral seharusnya dijadwalkan hari ini namun tidak jadi karena Ketua Komite Faisal Basri tidak bisa menghadiri rapat yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Nantinya, Komite Reformasi akan meminta Petral membuka data besaran potongan harga yang diterimanya dari pembelian BBM.
Selama ini, menurutnya, besaran potongan harga yang diterima pemerintah hanya 1,58%.

“Kenyataannya sebesar itu atau lebih kan kita tidak tahu,” ungkapnya.

Selain itu, Komite Reformasi juga mempermasalahkan kantor pusat Petral yang berada di Hongkong dan beroperasi di Singapura. Alhasil, pajak penghasilan Petral dibayarkan kepada pemerintah Hongkong Singapura

“Itu pajak sekian ratus triliun lumayan,” lanjutnya.

Nantinya, rekomendasi Petral terkait biaya pokok produksi BBM bersubsidi yang saat ini menjadi polemik setelah merosotnya harga minyak dunia.

Selain itu, tambahnya, Tim Reformasi juga akan mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan penghitungan kuota BBM bersubsidi.

Dia menjelaskan Pertamina hanya memiliki data distribusi BBM bersubsidi hingga ke depot.

Setelah keluar dari depot, lanjutnya, Pertamina tidak memiliki data apakah penyaluran BBM benar-benar ke masyarakat atau diselewengkan.

Padahal, tambahnya, pembelian agen dari depot dikenai harga di bawah subsidi. “Bisa saja agen beli lalu dijual ke industri,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Fauzul Muna
Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper