Bisnis.com, JAKARTA—Proses seleksi terbuka Dirjen Pajak oleh Panita Seleksi (Pansel) Kementerian Keuangan kian berat menyusul, adanya indikasi di antara peserta memiliki konflik kepentingan dari tiga kekuatan besar.
Sumber Bisnis mencatat dari 11 calon yang kini menjalani prses seleksi berikutnya yaitu tahap assessment, satu orang di antaranya terdeteksi mempunyai hubungan dengan kekuatan asing. Kemudian, tiga orang berkelindan dengan partai-partai politik, dan dua lainnya mendapatkan dukungan dari pelaku usaha.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai konflik kepentingan memang sulit dihindari mengingat besarnya kewenangan Dirjen Pajak. Alhasil, sangat strategis untuk diperebutkan.
“Ini menyangkut uang gede. Ibaratnya pengusaha nakal itu sekarang dapat duit dengan menghindari pajak. Kalau enggak bisa profit dan memperbesar skala perusahaan, yah paling gampang menurunkan biaya, terutama dari pembayaran pajak,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Yustinus berharap Pansel dapat bersikap independen dalam proses seleksi terbuka Dirjen Pajak itu. Menurutnya, pansel harus memastikan 11 kandidat ini steril dari kekuatan kelompok tertentu.
Oleh karena itu, uji publik harus diperhatikan secara mendalam dan detail guna mendapatkan profil yang baik. Apabila tidak didapat, lebih baik seleksi terbuka tidak dipaksakan, dan dilakukan proses ulang dengan kritera dan mekanisme yang lebih baik.
“Harusnya yang paling aman adalah sesuai dengan visi presiden. Presiden lebih baik punya referensi kandidat sendiri. Makanya, presiden perlu turun langsung untuk memastikan agar calon Dirjen pajak loyalnya itu ke negara, bukan kepentingan golongan tertentu,” ujarnya.
Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai sebelas kandidat tersebut bakal sulit mengejar target penerimaan pajak dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, calon Dirjen Pajak seharusnya berasal dari BUMN.
“Harusnya sih yang lebih tepat calon Dirjen Pajak itu diisi oleh petinggi perusahaan BUMN. Pasalnya, tujuan Dirjen Pajak sama halnya dengan mengembangkan perusahaan BUMN, yakni mencari uang sebanyak-banyaknya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pansel Mardiasmo menegaskan Pansel tetap berkomitmen menjaga proses seleksi terbuka Dirjen Pajak ini berjalan sebaik mungkin. Dia mengaku Pansel tidak memiliki niat untuk meloloskan seseorang atas titipan dari kelompok tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
