Penerimaan Negara Dari BUMN Akan Diubah

Bisnis.com, JAKARTA -  Pemerintah akan mengubah penerimaan negara dari deviden atau keuntungan BUMN dan mendorong digunakan untuk pengembangan BUMN itu sendiri.

"Untuk Dipa dan RAPBN-P 2015 masih angka sementara, intinya Presiden inginkan mendapat pajak lebih banyak dan BUMN tidak ambil deviden sehingga bisa berkembang cepat jadi jika mungkin BUMN tidak diambil devidennya," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, usai sidang kabinet paripurna.

Menko Perekonomian mengatakan, Presiden Joko Widodo berpandangan deviden BUMN yang selama ini disetorkan ke negara ada baiknya digunakan untuk pengembangan usaha BUMN itu sendiri.

"Presiden bilang jauh lebih efesien deviden di BUMN (digunakan untuk-red), PMN (penanaman modan negara-red) yang lebih banyak ke BUMN jauh lebih efesien dan cepat," kata Sofyan Djalil.

Selain itu juga dibahas mengenai efesiensi termasuk rencana moratorium pembangunan kantor pemerintah kecuali terkait pelayanan umum.

Presiden Joko Widodo Rabu pagi melangsungkan sidang kabinet paripurna membahas sejumlah hal termasuk pengamanan ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak.

Dalam sidang kabinet yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta mulai pukul 10.15 WIB tersebut, Kepala Negara juga membahas mengenai reformasi birokrasi, pengadaan barang dan jasa serta rencana anggaran 2015.

"Kita akan membahas hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, pengadaan barang dan jasa dan yang ketiga pengamanan bahan pokok, stok bbm kita dan yang kelima persiapan untuk Dipa dan APBN P 2015 dan yang keenam finalisasi RPJMN 2015-2019," kata Presiden.

Dalam acara tersebut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menko, menteri dan pejabat terkait lainnya.