Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku bisnis di sektor percetakan tengah mengejar pemenuhan pesanan buku sekolah oleh pemerintah untuk periode semester II/2014.
Presiden Persatuan Pengusaha Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Juneanto mengatakan dari belanja pemerintah untuk buku pelajaran sekolah sekitar Rp3,7 triliun, percetakan baru dapat memenuhi 60%.
Realisasi pengadaan buku pelajaran ini lambat karena pemesanan yang dilakukan pemerintahpun mepet. Buku yang akan digunakan mulai Juli 2014 tetapi order baru keluar pada Mei, sehingga percertakan kewalahan memenuhi pesanan.
"Pengadaan buku [semester II/2014] bermasalah karena APBN tutup buku di pertengah Desember, sedangkan sampai sekarang ada yang belum terealisasi," tutur Jimmy saat dihubungi Bisnis, Senin (24/11/2014).
Kendala lain ialah terkait skema pembayaran. Pengadaan buku yang termasuk dalam proyek pemerintah akan dibayar setelah semua terealisasi. Oleh karena itu selama periode produksi sampai distribusi, percetakan kewalahan karena modalnya tak kuat.
Kondisi ini dinilai PPGI sebagai benang kusut yang membelit industri grafika. Untuk memenuhi order pemerintah percetakan bahkan sampai berutang untuk pengadaan bahan baku. Ada pula yang sampai menomorduakan pembayaran gaji karyawan.
"Ada ketidaksingkronan antara pusat dan daerah. Kalau pemerintah pusat sudah memutuskan buku ini sudah bisa dibayar tetapi di bawah [daerah] belum karena di daerah itu di bawah [kewenangan] pemerintah daerah," ucap Jimmy.
PPGI mengaku sejak awal telah menyampaikan kepada pemerintah terkait permasalahan utama dalam proyek pengadaan buku pelajaran. Percetakan mengeluhkan waktu pemesanan terlalu mepet serta harga terlalu mepet.
Distribusi buku pelajaran berbasis kurikulum 2013 periode semester kedua tahun ini ditargetkan kelar pada Desember.
Proses produksi ditargetkan selesai pada bulan ini agar pengiriman ke sekolah-sekolah yang aksesnya sukar dijangkau dapat selesai bulan depan.
