Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia menilai pengadaan kartu bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan yang diatur oleh PT Pertamina dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan sulit apabila tidak melibatkan organisasi nelayan dalam pendistribusiannya.
Ketua Bidang Energi Sarana dan Prasarana HNSI Siswaryudi Heru mengatakan jumlah data nelayan yang dimiliki KKP selama ini belum lah menjangkau seluruh nelayan di Indonesia, sehingga dia meragukan pengadaan kartu untuk kapal nelayan dibawah 10 GT tersebut akan tepat sasaran.
“Seharusnya pemerintah melibatkan organisasi nelayan yang resmi untuk membantu, mulai dari pendataan sampai distribusi. Karena kalau berdasarkan data KKP itu nelayan tradisional 2,7 juta, di lapangan kami catat ada 7 juta kapal nelayan dibawah 10 GT,” katanya saat dihubungi Bisnis Kamis (20/11/2014).
Menurutnya, persoalan jatah BBM bersubsidi ada pada transparansi pemberian jatah dengan jumlah nelayan yang tepat untuk diberi sasaran. Dengan menggunakan kartu, bisa saja tidak menyelesaikan masalah, mengingat bbm bersubsidi dulunya juga dirasakan untuk kapal nelayan dibawah 30 GT.
“Nelayan mana yang dibantu, kartu itu kan untuk kapal kecil (Kapal dibawah 10 GT). Pengendalian yang kita inginkan itu supaya menerima tepat sesuai jumlah alokasi itu,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan program apa pun yang dicanangkan pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan BBM untuk nelayan.
“Yang paling penting ketersediaan, mau ada kartu atau enggak ada kartu. Yang penting ketersediaan pasokan dan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” katanya.
