Bisnis.com, JAKARTA—Meski harga BBM bersubsidi dinaikkan Rp2.000 per liter, pemerintah tidak akan merevisi target angka kemiskinan dalam APBN 2015 sebesar 9%-10% karena telah menyiapkan program kompensasi sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan program kemiskinan sebaik mungkin agar efek yang ditimbulkan, seperti kenaikan inflasi dapat diantisipasi.
“Bahkan antisipasinya ini sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum keputusan kenaikan BBM diumumkan. Jadi, saya pikir angka kemiskinan tidak perlu ada revisi,” ujarnya.
Andrinof menghitung kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter akan menambah inflasi umum sekitar 2,2%. Akan tetapi, dia memperkirakan dampak inflasi bagi kalangan masyarakat berpendapatan rendah justru lebih besar.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp200.000 hingga Desember 2014 bagi 12,5 juta rumah tangga miskin (RTS) guna mengkompensasi kenaikan harga BBM, terutama kenaikan inflasi.
“Kompensasi Rp200.000 itu melebihi nilai dampak inflasi. Sebenarnya, kalau menghitung dampak inflasi itu sebenarnya setara dengan Rp155.000. Dengan kata lain, kompensasi ini melebihi nilai penurunan dari daya beli mereka,” tuturnya.
Andrinof menambahkan pemerintah juga sudah menentukan tahapan-tahapan program KKS itu. Dalam dua minggu ke depan, program KKS itu bisa segera diimplementasikan, sekaligus digunakan oleh penerima KKS.
Selain itu, dia juga berharap pemerintah dapat mengendalikan kenaikan harga transportasi angkutan umum. Meski kenaikan harga barang akan terjadi dimana-mana, tarif angkutan umum tidak boleh naik. Apabila tidak, beban masyarakat akan kian bertambah.
