Kamar Dagang AS Tegaskan Minat Investasi di RI

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Kamar Dagang Amerika Serikat untuk membicarakan kebijakan ekonomi dan investasi di Indonesia pasca pergantian pemerintahan.

Wapres Jusuf Kalla menuturkan dalam pertemuan yang bersifat rutin itu pemerintah berkesempatan untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan investasi.

‎"‎Kita jelaskan kebijakan yang akan datang pada umumnya lebih terbuka, tetapi tentu kepentingan nasional, infrastruktur dan energi kita buka dengan batas-batas yang sesuai aturan," kata JK di kantornya, Rabu (12/11).

Pebisnis AS, kata JK, memandang Indonesia sebagai negara potensial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Pasalnya, arus logistik di kawasan Asia Tenggara diproyeksi akan semakin lancar.

Beberapa perusahaan AS yang sudah menyampaikan niat ekspansi bisnis di Indonesia a.l. Chevron dan Exxon. Atas minat investasi tersebut, pemerintah menjanjikan perbaikan perizinan dengan revitalisasi BKPM dan penataan regulasi perpajakan.

"Perlu pengaturan pajak lebih baik lagi sehingga orang tidak perlu bayar pajak di depan. Dibicarakan keputusan satu-dua hari ini. Sehingga mereka tidak perlu bayar PBB yang seluas itu," ujar Wapres.

Mewakili Kadin AS, Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake, mengaku sangat antusias dengan konsep maritim dan rencana pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. "Kami ingin terus berkerja sama dengan Indonesia," ujarnya.

‎Sofjan Wanandi, Ketua Umum Apindo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan industri pertambangan di Tanah Air tetap menjadi sektor paling menarik bagi pebisnis AS. Selain itu, sektor infrastruktur dan kesehatan juga dilirik oleh pebisnis AS.

"Mereka sedang inventarisir berapa miliar dolar investasi yang mau digulirkan dalam beberapa tahun mendatang. Nanti disampaikan ke kita," ujarnya.

Salah satu rencana investasi yang konkret, ujarnya, adalah penanaman modal US$500 juta oleh perusahaan minuman ringan asal AS, Coca Cola Amatil Indonesia.

"Itu kira-kira tahun depan akan mereka laksanakan investasi untuk memperbesar usahanya di Asia Tenggara untuk distribusi dan lain-lainnya," tuturnya.

Sofjan menambahkan Kadin AS mengajukan usulan berupa penyederhanaan regulasi dan birokrasi agar investasi dari negeri Paman Sam tersebut mengalir semakin lancar ke Indonesia. Salah satunya soal aturan PBB di sektor pertambangan.

"‎Ada soal pajak eksplorasi. Belum ada hasil sudah dipajaki. Itu tadi dibicarakan dengan Menteri ESDM dan akan dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan. Jadi nanti pajaknya dibayar di belakang, jangan belum ada hasil sudah ditagih bayar pajak," tuturnya.