Bisnis.com, BANDUNG—Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat mendesak pemerintah melakukan kerja ekstra menggenjot produksi beras di daerah itu menyusul banyaknya alih fungsi lahan pertanian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar saja, pada tahun ini produksi beras di kawasan itu akan mengalami penurunan 4,10%, dari 12.083.162 ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 7.580.976 ton beras menjadi 11.587.631 ton GKG atau setara 7.270.079 ton beras.
Salah satu pemicu turunnya produksi beras akibat penurunan luas lahan dari 2.029.891 hektare (ha) menjadi 1.966.241 ha, turun sebesar 63.650 ha.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan jika alih fungsi lahan pertanian tidak dikendalikan maka produksi beras akan terus menurun.
“Tren penurunan lahan pertanian periode 2013-2014 meskipun tergolong sedikit namun bisa berdampak terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (11/11/2014).
Entang memaparkan pemerintah pusat harus melakukan intervensi terhadap pemerintah kabupaten/kota agar mereka membuat peraturan bupati/peraturan wali kota yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah soal Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau Undang-undang mengenai Perlindungan Sawah.
Dia berlasan adanya otonomi daerah membuat kabupaten/kota seenaknya melakukan alih fungsi lahan dengan tidak memperhatikan kondisi lahan pertanian terutama yang produktif.
Dia menjelaskan jika aturan tidak tertuang dalam bentuk perbub atau perwalkot, maka alih fungsi lahan tetap saja terjadi.
“Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus duduk bersama untuk pengendalian alih fungsi lahan. Karena selama ini koordinasi yang dilakukan di antara mereka kurang,” ujarnya.
HKTI juga meminta pemerintah pusat maupun daerah memiliki political will untuk memperbesar anggaran bagi perbaikan maupun penambahan sistem irigasi. Selain itu, pemerintah pun diminta melibatkan sektor swasta.
