Bisnis.com, JAKARTA- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diminta untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian jaminan perlindungan bagi seluruh TKI di negara penempatan.
Mantan Wakil Ketua Timwas TKI Poempida Hidayatullah mengatakan pentingnya ketegasan pengawasan harus didukung dengan penegakan hukum dalam hal penempatan yang seringkali terjadi eksploitasi berlebihan terhadap TKI.
"Transparansi pengawasan harus terus diimplementasikan dan disosialisasikan langsung kepada publik, agar publik tahu siapa-siapa pemain-pemain nakal dan yang taat kepada aturan, sehingga terjadi mekanisme rewards and punishment yang jelas," katanya, Selasa (11/11/2014).
Menurutnya, BNP2TKI harus melakukan pemutakhiran data secara akurat yang dapat dipertanggungjawabkan, guna memberikan mekanisme pemberian perlindungan yang tepat kepada seluruh TKI.
Tak hanya itu, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan agar BNP2TKI bekerjasama dengan lembaga terkait dalam menjalankan fungsinya, seperti dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Mabes Polri.
"Bekerja sama dengan kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan untuk memerangi perdagangan manusia Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri," ujarnya.
