Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah bakal mengebut pembenahan infrastruktur pertanian sebagai prioritas kerja pada 2015 guna menepati janji untuk bisa lepas dari jerat ketergantungan impor beras, kedelai, jagung, dan garam dalam tiga tahun ke depan.
Optimisme pemerintah untuk memenuhi komitmen itu kian terdorong pascadiumumkannya Angka Ramalam (ARAM II) 2014, yang menunjukkan kenaikan produksi jagung sebesar 3,33% menjadi 19,13 juta ton dan kedelai sebesar 18,12% menjadi 921.340 ton.
Plt Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanain Haryono menyebut dalam tiga tahun ke depan setidaknya swasembada jagung, kedelai, dan padi akan tercapai, sebelum dilanjutkan oleh swasembada tebu, daging sapi, dan bahan pokok lainnya dua tahun berikutnya.
“Tidak usah khawatir soal kedaulatan pangan. Kami punya program prioritas pangan dalam 5 tahun ke depan. Kami optimistis karena pemerintah sekarang menjadikan pertanian sebagai prioritas. Infrastruktur yang terkait langsung dengan pertanian, terutama irigasi, diperhatikan. Maka, kami yakin swasembada dalam waktu 3 tahun sudah bisa dicapai,” katanya, Senin (3/11).
Untuk irigasi, ungkapnya, pada 2015 pemerintah telah memetakan rencana perbaikan lahan sejumlah 1 juta hektare. “Kami bekerja sangat keras untuk sektor pangan. Lokasinya harus di sentra-sentra produksi yang ada airnya. Ini sudah dipetakan.”
Dengan perbaikan lahan irigasi seluas 1 juta hektare tersebut, pemerintah mengatakan efeknya memang tidak akan terasa langsung dalam rentang waktu setahun. Secara bertahap, dalam jangka waktu 3 tahun diyakini bakal terjadi kenaikan produksi hingga 5 juta ton.
Berdasarkan hasil simulasi pemerintah, Haryono mengatakan pembenahan infrastruktur irigasi adalah variabel pertama dan paling utama untuk mengungkit produktivitas. Kedua, yang sama pentingnya dengan irigasi adalah distribusi pupuk dan benih.
Variabel ketiga adalah upaya mengurangi kehilangan hasil atau loses dan penyuluhan. Saat ini, tuturnya, pemerintah sedang merancang pembenahan sistem perbenihan nasional yang ditarget selesai pada 2015.
Melalui pembenahan itu, ke depannya, keberadaan benih akan dipetakan berdasarkan lokasi. “Setiap provinsi dirancang untuk kemudahan benih. Kami akan merancang benih yang sistemnya desentralisasi. Untuk sementara ini, semua masih aman.”
