Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah diminta untuk melakukan percepatan dan memberikan insentif pembangunan pipa gas untuk bisa memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.
Direktur Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan cadangan gas dalam masih lebih besar dibandingkan bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, pemerintah juga harus melakukan impor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menurutnya, berdasarkan data PT Pertamina (Persero), Indonesia masih mengimpor 13 juta barel setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan solar (30%) dan premium (70%) karena kapasitas kilang yang terbatas.
“Kilang Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 825.000 barel minyak mentah per hari dan hanya menghasilkan 75% BBM. Selain itu, cadangan minyak akan habis dalam 11 tahun jika tidak ada temuan sumber baru,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (30/10/2014).
Di sisi lain, cadangan gas bumi masih besar dengan produksi hingga 17,5 juta ton gas per hari. Akan tetapi, hingga kini konsumsi dalam negeri baru 1,5 juta ton, alhasil sisanya diekspor karena adanya kontrak masa lalu.
Menurut Marwan, permintaan gas dalam negeri terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2014, permintaan gas kota naik 224 juta-956 juta kaki kubik.
Dengan peningkatan pertumbuhan gas domestik, ke depan pemerintah harus bisa mengintegrasikan sektor hulu dan hilir untuk menjaga pasokan gas dalam negeri.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus bisa memberikan kemudahan dan insentif bagi para investor yang mau menanamkan modalnya untuk pengembangan infrastruktur gas.
Insentif bisa berupa bea masuk dan tax holiday. Namun, kata Marwan, kendalinya tetap di tangan pemerintah.
“Untuk mengelola ini, pemerintah bisa menunjuk Pertamina. Apalagi, Pertamina memiliki kemampuan mengelola sektor gas secara komprehensif baik dihulu maupun dihilir dan salah satu produsen gas terbesar di dunia,” katanya.
Dengan demikian, kemandirian energi yang menjadi tujuan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan tercapai.
Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan tanpa adanya infrastruktur gas, tidak mungkin ekspor bisa dikurangi.
Menurut dia, sebenarnya potensi penyerapan gas domestik bisa lebih besar dari saat ini. Tapi, karena infrastrukturnya tidak ada, sehingga produksi tidak terserap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
