Bisnis.com, JAKARTA - Untuk mendukung program Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menginventarisir lima persoalan krusial yang perlu mendapat perhatian serius dan langkah cepat dalam rangka mendorong kelancaran arus barang serta efisiensi logistik di Pelabuhan.
Kepala OP Tanjung Priok Wahyu Widayat mengatakan kelima persoalan itu al; kelanjutan pembangunan dan pengoperasian terminal Kalibaru (new port), pengembangan kawasan dan pelabuhan Marunda Cilincing Jakut, evaluasi bagi hasil/ sharing bongkar muat antara PBM dan Pelindo II di Tanjung Priok, pendataan trucking yang terintegrasi dengan system IT di pelabuhan Priok, serta pengenaan cost recovery peti kemas ekspor impor terhitung 1 Nopember 2014 terkait belum di putuskannya usulan penyesuaian CHC oleh Kemenhub.
“Kelima persoalan itu sudah kami lakukan inventarisasi dan dilaporkan kepada Kemenhub,untuk ditindaklanjuti,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Kamis (30/10/2014).
Dia mengatakan OP Tanjung Priok akan mengawal kelima persoalan strategis yang memerlukan langkah cepat penanganannya guna memberikan kepastian dan efisiensi biaya logistik bagi dunia usaha.
“Saya ingatkan, semua stakeholders di Priok harus taat aturan.Sebab komitmen Pemerintah untuk menekan biaya logistik di pelabuhan mesti didukung semua pihak termasuk pelaku usaha itu sendiri,”ucapnya.
Kepala Tata Usaha OP Tanjung Priok, Bambang Sutisna mengatakan pendataan dan registrasi trucking pengangkut barang maupun peti kemas segera dilakukan oleh instansinya.
Pasalnya, kata dia, selama ini data jumlah trucking yang beredar melayani pelabuhan Priok simpang siur.
“Trucking di JICT (jakarta international container terminal) tercatat lebih 20.000 unit sedangkan menurut Angsuspel Organda jumlah armadanya hanya 14.000 unit. Ini yang mesti disinkronisasikan,” ujarnya.
