Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi naik sebelum tahun ini berakhir.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum 1 Januari 2015.
“Kenaikannya sebelum 1 Januari 2015,” katanya usai menghadiri rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (29/10).
Rapat terbatas di Kantor Wapres juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Pejabat lain yang hadir adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BPS Suryamin, dan Plt Dirut Pertamina (Persero) Muhammad Husein.
Pemerintah, lanjut Bambang, saat ini fokus merancang program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk mengurangi dampak penaikan harga BBM bersubsidi pada masyarakat miskin.
Anggaran program perlindungan sosial tersebut rencananya dibiayai oleh dana cadangan senilai Rp10 triliun yang disiapkan dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pada rapat yang sama, JK dan para menteri membahas persiapan penyaluran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Puan mengatakan ketiga kartu perlindungan sosial tersebut akan diluncurkan pada 7 November 2014. Kartu-kartu tersebut rencananya langsung disalurkan ke berbagai daerah oleh Presiden, Wapres, dan anggota kabinet.
Penerima pertama Kartu Indonesia Sehat, lanjutnya, adalah 1 juta orang yang tergolong dalam kelompok masyarakat pra sejahtera.
“Dalam minggu pertama, rencananya akan kita luncurkan pada 7 November mencakup pada keluarga pra sejahtera yang selama ini belum mendapatkan kartu jamkesmas,” kata Puan.
Puan tidak membantah bahwa tiga kartu perlindungan sosial di atas bisa menjadi salah satu bentuk kompensasi sosial atas kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi.
Dia mengatakan KIS, KIP, dan KKS adalah bentuk pengalihan dana tidak langsung yang bisa dinikmati masyarakat di rumah sakit maupun sekolah.
“Kalau kemudian ini ada hubungannya [dengan penaikan harga BBM bersubsidi, ya berarti bahwa Presiden atau pemerintahan ini berkeinginan rakyat tidak menjadi susah kalau pun ada keputusan apapun yang akan diputuskan Presiden,” kata Puan.
