Bisnis.com, SEMARANG—Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk menangani sektor jasa pengiriman barang.
Ketua Asperindo Jawa Tengah Tony Winarno memaparkan selama ini sektor jasa pengiriman barang ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga sektor ini tidak bertumbuh pesat. Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan dari pemerintah tidak terealisasi dengan baik lantaran kementerian yang membawa sektor jasa pengiriman tidak sesuai dengan keinginan pelaku usaha.
Dia mencontohkan UU No 38/2009 tentang Pos yang mestinya berlaku sejak terbitnya UU tersebut terpaksa tertunda hingga tiga tahun atau baru terealisasi pada 2012.
“Kabinet pemerintah sebelumnya memang tidak singkron. Makanya kami minta pada Preside Joko Widodo [Jokowi] untuk memposisikan kementerian yang terkait sesuai bidangnya. Seharusnya jasa pengiriman itu di bawah Kementerian Perhubungan,” papar Tony kepada Bisnis, Senin (27/10).
Pihaknya mendorong pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan Tol Laut untuk mengurai kemacetan di jalur darat. Dengan kondisi jalur darat saat ini, kata dia, para pengusaha jasa pengiriman mengeluh lantaran biaya transportasi terus membengkak.
Tony menyebut biaya logistik di Indonesia jauh lebih besar atau sekitar 35% dibandingkan dengan negara tetangga dan sejumlah negara lain. Kondisi tersebut akan mengancam bisnis jasa pengiriman jika pasar bebas Asean berlaku 2015.
“Apa yang bisa diandalkan di negeri sendiri jika semua biaya naik. Kami semua berharap pada Jokowi untuk bisa mengatasi permasalahan ini,” tuturnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mendukung pemerintah Jokowi-JK untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan nilai ekonomisnya. Dia mengatakan program atau janji selama masa kampanye segera direalisasikan dengan prioritas jangka pendek dan jangka panjang.
Frans mengingatkan pada pemerintahan baru untuk menekan bunga bank untuk investasi maksimal 10%, dengan harapan para investor tertarik menanamkan modal di Tanah Air.
“Saya ingin pembangunan pembangkit baru bisa terlaksana dalam waktu dekat, supaya krisis daya bisa teratasi dengan baik,” ujarnya.
