Bisnis.com, BANDUNG—Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia menilai rencana pengendalian impor grand parent stock atau bibit ayam indukan akan membuat bingung pemerintah.
PPUI memandang sistem perunggasan nasional sudah mengacu kepada liberalisme yakni tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang merupakan revisi atau pengganti dari UU No 6 Tahun 1967.
Ketua PPUI Ashwin Pulungan mengatakan adanya UU tersebut maka pemerintah sulit untuk mengendalikan maupun membatasi impor GPS yang saat ini dianggap berlebihan.
"Sulit mengatur impor GPS ke dalam negeri karena regulasinya sudah liberal. Jadi, dengan bebas apapun yang berhubungan dengan sektor perunggasan bisa masuk tanpa tekanan," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/10).
Dia beralasan produksi GPS sudah dirancang khusus di luar negeri untuk masuk ke negara yang potensi pasarnya besar seperti Indonesia.
Hal tersebut sudah menjadi rencana ekonomi liberal salah satunya penguasaan industri perunggasan nasional oleh pihak luar.
Meski demikian, lanjutnya, pemerintah lebih baik pemerintah memberlakukan PPn untuk impor GPS termasuk bahan baku pakan dan pakan jadi.
Hal ini dapat dijalankan pemerintah dengan mengetahui secara transparan mengenai harga pokok GPS sehingga PPn tidak memberatkan konsumen.
“Selama ini para perusahaan besar penanam modal asing [PMA] mengatakan bila diberlakukan PPn akan memberatkan konsumen, padahal harga pokok mereka direkayasa mahal,” ujarnya.
Selanjutnya, PPUI meminta pemerintah harus menekan perusahaan unggas PMA untuk mampu ekspor daging unggas secara besar dan berkelanjutan agar para PMA tidak manja hanya memanfaatkan pasar dalam negeri.
"Pemerintah sudah saatnya mendidik perusahaan dalam negeri terutama PMA untuk saling bersaing sehat di antara beberapa perusahaan perunggasan. Sehingga terjadi harga pokok yang sangat kompetitif dengan produksi unggas luar," ujarnya.
Dia menjelaskan selama ini ancaman usaha perunggasan tidak hanya dari berbagai penyakit yang menyerang unggas, namun yang terbesar dan sangat berbahaya adalah tidak ada kemampuan penciptaan efisiensi.
Menurutnya, jika pelaku unggas Indonesia terutama yang menguasai pangsa pasar unggas yaitu PMA integrator masih berbudaya usaha secara kartel dan monopoli maka harga nilai produksi hasil unggas Indonesia tetap menjadi mahal.
“Hal ini memicu budaya biaya tinggi yang dijalankan oleh para perusahaan PMA secara kartel dan monopoli yang telah banyak menghentikan usaha perunggasan rakyat sehingga harga karkas dan telur unggas sangat mahal di konsumen,” jelasnya.
Ketua Persatuan Peternak Ayam Nasional (PPAN) Herry Darmanawan menambahkan saat ini sebaiknya para investor mulai melirik sektor hilir perunggasan terutama terkait pengolahan yang masih minim pemainnya.
"Dari pada meributkan soal yang terjadi di sektor hulu lebih baik membincangkan di sektor hilir yang masih terbuka lebar untuk masuknya para pemain baru," katanya.
Menurut dia, sektor hilir yang dimaksudkannya bisa berupa industri pemotongan dan pengolahan. Untuk bidang pemotongan jumlah pemainnya diperkirakan baru 10% dari total produksi ayam secara nasional.
Sedangkan industri pengolahan dan turunannya seperti bakso dan nugget lebih kecil lagi sebesar 7%.
Meski begitu, dirinya tidak yakin apabila Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan mampu bertahan dalam bisnis yang satu ini karena sangat membutuhkan suntikan modal yang tidak sedikit.
"Oleh karena itu, pemerintah harus mulai mendorong agar investor lokal terangsang memanfaatkan peluang bisnis yang ada di sektor hilir di perunggasan. Karena sifatnya memang padat modal," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
