Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini mendesak pemerintah segera mencari subtitusi sejumlah produk hortikultura, meskipun dengan nama berbeda namun sudah mendekati rasa dari komoditas itu.
Dia mengatakan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia membuat permintaan produk hortikultura yang tidak bisa diproduksi dalam negeri juga meningkat. Menurutnya, substitusi produk dapat menciptakan pasar baru, melindungi petani sekaligus mengurangi ketergantungan impor
“Selama ini kan kita impor bawang putih 99%, justru itu saya berharap kita bisa mencari subtitusi. Artinya ada atau tidak ada komoditi itu di Indonesia, kita bisa punya namun sudah mendekati dari segi rasa,” katanya di Jakarta, seperti dikutip Bisnis, (16/10).
Benny menjelaskan permintaan produk hortikultura tercermin dari angka impor yang rata-rata mengalami peningkatan 10-15% setiap tahunnya. Pada 2011, Impor komoditas hortikultura mencapai US$ 1,68 miliar, US$ 1,81 miliar pada 2012, dan US$ 2 miliar pada 2013.
“Dan mungkin sekarang tidak kurang dari US$ 2,8 miliar, jadinya permintaan meningkat terus tapi impornya dipelihara,” tuturnya.
Benny mengatakan sektor hortikultura berprospek cerah, namun perlu penanganan berbeda. Dia mencontohkan Indonesia dapat mengadopsi cara Thailand, yang hanya memiliki sedikit komoditas utama namun sangat kuat dalam perdagangannya.
“Seperti Thailand, cukup 2 sampai 3 komoditi saja yang dispesifikan, misalnya untuk buah itu mangga dan jeruk tapi kita kuat. Kalo sayuran itu misalnya kentang dan brokoli,” katanya.
Sejalan dengan Benny, Sekjen Asosiasi Hortikultura Nasional Ramdansyah Bakir mengatakan pemerintah sebaiknya lebih masif mendorong pengembangan varietas unggulan dari tiap daerah untuk bisa mencapai subtitusi produk.
“Sehingga petani juga dilindungi dengan mendorong mereka dalam mengembangkan varietas-varietas unggulan dalam lokal sehingga nanti mirip dengan apel Washington,” jelasnya.
Dia juga mengatakan saat ini kampanye mengkonsumsi produk hortikultura dalam negeri belum gencar dilakukan. Menurutnya, cara tersebut tidak hanya membuat konsumen membeli produk lokal, namun lebih menjamin aspek kesehatan dari kesegaran buah dibandingkan produk impor yang lama disimpan dalam cold storage (gudang pendingin).
Menurut Ramdansyah, pemerintah daerah juga bisa memproteksi perlindungan konsumsi hortikultura unggulan di daerah tertentu dengan mengeluarkan Perda. Perda tersebut dapat mengatur batasan kuota produk hortikultura impor dengan lebih menekankan produk lokal.
“Misalnya di kawasan Apel Malang, Duku Lampung, Jeruk Pontianak itu lebih dikampanyekan baik lokal sampai internasional. Pemda juga bisa mengatur batasan untuk mengkonsumsi dengan menekankan produk unggulan ini,” katanya.
Dia juga mengatakan kedepannya pemerintah daerah dapat memprioritaskan varietas unggulan dari tiap daerah dan terus melakukan pengembangan dan kampanye agar konsumen menjadi lebih menyukai hortikultura dalam negeri.
“Tapi ini juga harus dibarengi dengan rezim impor yang melihat kembali kebutuhan nasional hortikultura kita, dan berapa yang bisa kita penuhi. Jadi jangan hulu sudah baik, hilirnya juga namun importasi masih dibuka seluas-luasnya,” katanya.
