Bisnis.com, JAKARTA - Struktur Bappenas yang berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian dinilai tidak tepat karena rencana pembangunan tidak hanya berkutat pada isu perekonomian, tetapi juga politik, hukum, dan keamanan.
Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada tim transisi Joko Widodo Jusuf Kalla agar struktur Bappenas langsung berada di bawah koordinasi presiden karena jika di bawah Kemenko Perekonomian, badan negara ini hanya mengurus permasalahan pembangunan sektor ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, dan pertanian.
"Jadi langsung men-support Presiden," ungkapnya, Rabu (15/10/2014).
Selain itu, Armida juga mengusulkan adanya perubahan nama menjadi Kementerian Perencanaan dan Reformasi Pembangunan Nasional. Menurutnya, penambahan reformasi menjadi penting karena diyakini akan membawa semangat pembenahan yang berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan sudah seyogyanya mengikuti zaman yang saat ini sudah demokrasi. Dengan demikian kebijakan pemerintah harus reform dengan stakeholder. Perencanaan pembangunan saat ini, lanjutnya, bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata.
Walaupun demikian, dia tetap menyerahkan keputusannya pada pemerintahan baru. Menurutnya, perubahan memang akan memakan waktu lama dan akan ada kesulitan bagi menteri yang menerapkan konsep-konsep itu jika dilakukan secara tiba-tiba.
