Bisnis.com, SURABAYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan mendorong sertifikasi kompetensi atau keahlian bagi 160.000 karyawan perhotelan lantaran pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dinilai cukup mengancam tenaga kerja dalam negeri.
Chairman PHRI SB. Wiryanti Sukamdani mengatakan setiap hotel minimal harus memiliki karyawan yang dibekali sertifikasi kompetensi sesuai keahliannya agar mampu bertahan ketika negara-negara asing itu masuk untuk bekerja dan berinvestasi di Indonesia.
"Yang saya khawatirkan adalah managerial level atau departemen head yang akan diambil orang asing, karena mungkin mereka merasa ke sini bawa investasi dan mereka ingin posisi tersebut menjadi kunci dalam menjaga investasinya," katanya di sela-sela Musda XIII PHRI Jawa Timur, di Surabaya, Jumat malam (10/10/2014).
PHRI mencatat, saat ini ada sekitar 160.000 kamar hotel di seluruh Indonesia. Idealnya, setiap satu kamar membutuhkan satu karyawan, bahkan lebih untuk hotel kelas berbintang. Adapun kini sudah ada 50.000 orang karyawan yang tersertifikasi, dan hingga akhir 2014 ditargetkan ada 70.000 tenaga kerja tersertifikasi.
"Ini kami sedang on going. Nah sepanjang tahun depan kami berharap semua tenaga kerjanya tersertifikasi," imbuh Wiryanti.
Meski cukup mengancam, lanjutnya, pengusaha Indonesia juga sudah banyak yang ekspansi bisnis hotel di luar negeri seperti di Kamboja dan Laos.
Wiryanti menambahkan, tenaga kerja di Indonesia diharapkan tidak menuntut terlalu tinggi terhadap upah bila tidak memiliki kompetensi. Pasalnya, banyak tenaga kerja asing yang mau bekerja dengan gaji lebih rendah.
"Orang Filipina mau dibayar US$100/bulan atau sekitar Rp1,2 juta, nah kalau tenaga di sini menuntut tinggi, mereka bisa kehilangan pekerjaan. Jadi kalau orang dapat gaji lebih, ya karena memang dia ahli dan pemerintah harus bijaksana dalam hal ini," jelasnya.
Ketua PHRI Jawa Timur M. Sholeh mengatakan ke depan usaha perhotelan harus sudah berstandar internasional agar tetap bisa bersaing dengan produk jasa dari luar negeri. Dalam program kerja PHRI Jatim periode ini, Sholeh menargetkan dalam 5 tahun ada 1.000 karyawan hotel dan 100 usaha restoran Jatim yang tersertifikasi.
"Kami mendorong dan memfasilitasi supaya mereka punya sertifikasi, sekarang ini sudah 50% dari target, berharap bisa tercapai 90% bahkan kalau bisa 100%," ujarnya.
Adapun total tenaga kerja pariwisata baik sektor hotel maupun tempat wisata di Jatim tercatat sekitar 200.000, sedangkan usaha restoran di hotel berbintang ada 150 usaha dengan 500 karyawan.
Sholeh menambahkan saat ini tingkat pertumbuhan hotel baru sangat tinggi yakni mencapai 40%. Pertumbuhan itu tidak seimbang dengan pertumbuhan wisatawan yang rata-raya hanya 8%-10%. Ke depan, PHRI ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah agar melakukan berbagai promosi kunjungan wisata.
"Ini salah satu cara untuk mendatangkan orang dan tingkat okupansi terpenuhi, karena memang sulit untuk menahan pertumbuhan hotel baru, dan sebaiknya pemerintah membuat aturan zonasi pengembangan hotel baru atau pemerataan hotel. Selain itu, direct flight perlu ditambah terus," ujarnya.
Dia memaparkan tingkat okupansi hotel di Jatim saat ini masih 50%. Bahkan sampai akhir tahun diperkirakan tidak bergerak meski ada momen libur Natal dan Tahun Baru.
"Pergerakan okupansi mungkin hanya 2%, kecuali kota-kota tertentu seperti Batu dan Malang saat musim liburan," imbuhnya.
Berdasarkan data PHRI, tingkat kunjungan wisata dan okupansi hotel masih didominasi oleh Bali, disusul Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Makasar dan Yogyakarta. Tingkat hunian tersebut lebih banyak didorong oleh faktor ketersediaan fasilitas meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE).
PHRI berharap pemerintah mendukung sektor pariwisata dan perhotelan dengan memperbaiki infrastrukur seperti pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berpotensi kedatangan kapal pesiar yang mengangkut ribuan wisatawan asing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
