Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah baru nantinya harus bisa memfokuskan kedaulatan pangan berbasis petani.
Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Benni Pasaribu mengatakan selama ini kedaulatan pangan yang diusahakan cenderung berbasis kapitalis dengan hanya fokus pada ketersediaan pangan tanpa adanya perlindungan pada petani.
Kalau ingin mewujudkan kedaulatan pangan ya harus mewujudkan kedaulatan petani, tegasnya dalam sebuah diskusi bertajuk Penanaman Modal Penunjang Kedaulatan Pangan, Energi, Maritim, dan Pembangunan Infrastruktur, Kamis (25/9/2014).
Tidak berpihaknya pemerintah pada petani selama ini, lanjutnya, dengan jelas tergambar dalam impor pangan yang terus meningkat dan kesejahteraan petani yang mengalami pasang surut sesuai perubahan angka nilai tukar petani (NTP).
Dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) NTP tanaman pangan konsisten berada di bawah 100 selama delapan bulan sejak awal tahun. Tak tanggung-tanggung per Agustus 2014 NTP pangan terlempar ke posisi 97,78 atau posisi terendah dalam empat tahun terakhir.
Nyatanya tidak cukup sampai di sana. Nilai tukar usaha rumah tangga petani (NTUP) tanaman pangan yang diperoleh dengan mengeluarkan indeks konsumsi rumah tangga bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olah raga, dan transportasi juga menunjukkan tren yang buruk.
Sejak diluncurkan oleh BPS, NTUP tanamanan pangan mengalami tren penurunan. Pada November 2013, NTUP pangan berada di level 102,78 dan setelah terjadi fluktuasi, NTUP pangan pada Agustus 2014 berada pada level 101,03.
Walau masih berada tipis di atas 100, nyatanya kondisi NTUP pangan berbanding terbalik dengan NTUP nasional yang mengalami fluktuasi dengan tren naik. NTUP pangan pun secara konsisten berada di bawah capaian NTUP nasional.
Benni menegaskan masuknya produk pangan impor telah membuat petani semakin tak berkutik karena harus memberi diskon besar-besaran pada setiap produknya karena adanya persaingan tidak sempurna melawan murahnya produk impor.
Selain itu, guna meningkatkan produktivitas, perlu ada pendidikan dan pelatihan (learning by example) serta pendampingan di setiap desa. Selain itu, perlu adanya penyediaan bantuan kredit tanpa agunan.
Selain dari sisi petani, perwujudan kedaulatan pangan juga akan terwujud jika aspek lahan, benih, teknologi, kelembagaan, industri, dan infrastruktur dapat mendukung seluruh sistem pertanian yang ada.
Dari beberapa aspek tersebut, menurut Benni, aspek kelembagaan perlu dijaga. Pasalnya, sektor pertanian masih mengandalkan skema gotong royong dan kekeluargaan. Jika kelembagaan dirusak, aspek lainnya secara sistemik akan ikut rusak.
Terlebih, menurutnya, mayoritas kelompok tani yang ada saat ini abal-abal karena hanya berfokus pada keinginan mendapatkan dana bantuan. Pemerintah harus bisa mendorong kerja sama kemitraan antara petani dan koperasi BUMN/swasta yang saling menghidupi dan menguntungkan.
