Bisnis.com, JAKARTA-- Wakil Presiden Boediono mengakui Indonesia masih rentan terhadap pengaruh krisis global maupun regional sehingga harus memantapkan perangkat kebijakan makro, moneter, dan perbankan.
Wapres mengatakan perangkat kebijakan makro, moneter, dan perbankan merupakan lini pertahanan pertama Negeri ini ketika menghadapi krisis.
Oleh karena itu, menurutnya, lini-lini tersebut harus selalu dalam kondisi yang mantap dan responsif terhadap berbagai perkembangan.
"Bobolnya lini pertahanan pertama seyogyanya tidak boleh terjadi, karena dampaknya akan kemana-mana," ujarnya saat berbicara pada acara Konferensi Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Boediono menambahkan ancaman krisis sama sekali tidak boleh dianggap enteng.
Dia mencontohkan pengalaman Indonesia saat terjadi krisis 1997/1998 membuktikan bagaimana krisis seperti itu dapat meningkatkan kemiskinan secara drastis hanya dalam waktu singkat.
"Dan lebih dari itu, memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa," katanya.
Dia menegaskan lini pertahanan pertama harus selalu dalam kondisi siap demi melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis, khususnya penduduk miskin.
Boediono menambahkan pemerintah telah mengikutsertakan elemen-elemen proteksi pada berbagai program kemiskinan yang diselenggarakan. Seiring adanya basis data terpadu, cakupan elemen proteksi tersebut dapat diperluas apabila keadaan darurat.
Dia mencontohkan proteksi sosial berupa sistem jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai diberlakukan pada awal 2014 dan dapat mencakup seluruh penduduk Indonesia.
Tahun depan, pemerintah akan memperluas cakupan proteksi dengan mulai memberlakukan sistem perlindungan tenaga kerja nasional melalui BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini semua adalah lompatan besar bangsa ini menuju sistem proteksi sosial yang modern," ujar Boediono.
