Bisnis.com, JAKARTA—Presiden terpilih Joko Widodo berencana meningkatkan porsi alokasi anggaran riset dan pengembangan, sekaligus membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek.
“Pada tahun depan pertama kan ruang fiskal kita mepet sekali, nanti mungkin tahun kedua mungkin longgar.Tetapi yang pasti akan dinaikkan dari anggaran saat ini Rp10,4 triliun. Bisa dua kali lipat, tiga kali lipat atau empat kali lipat. Kita lihat saja nanti,” tuturnya, Selasa (16/9/2014).
Pria yang biasa disapa Jokowi ini, mengaku perkembangan riset selama ini tidak terkonsolidasi dengan baik. Hal ini terlihat dari bercecerannya alokasi anggaran riset yang diberikan pemerintah terhadap masing-masing kementerian/lembaga, tetapi hasilnya nihil.
Menurutnya, seluruh riset akan berada di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek tersebut. Dengan demikian, anggaran riset seluruhnya akan diatur oleh kementerian tersebut. Alhasil, anggaran riset akan lebih jelas, dan sasaran yang dituju lebih fokus.
“Saya lihat juga riset dari K/L itu untuk kepentingannya sendiri, bukan secara keseluruhan. Jadi sangat parsial sekali, dan hasil risetnya pun enggak kelihatan. Bahkan, baunya pun juga enggak tercium,” ujarnya.
Jokowi menuturkan peran riset belakangan ini terlalu lama ditinggalkan. Padahal, lanjutnya, tidak ada negara manapun yang mampu berkembang tanpa memiliki lembaga penelitian yang baik. Oleh karena itu, riset harus dijalankan secara baik, dan berkesinambungan.
Dia mengaku pemerintah mendatang akan sangat membutuhkan hasil riset yang dapat diimplementasikan guna menunjang pembangunan nasional. Selain itu, hasil riset pun nantinya akan menjadi alat dalam menentukan kebijakan strategis.
Peneliti LIPI Riefqi Muna mengatakan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia justru berpeluang menjadi malapetaka (resources curse) karena ketertinggalan teknologi dan tata kelola yang buruk dalam pemanfaatan sumber daya alam.
“Tanpa penguatan research and development [R&D], Indonesia akan dipastikan tergilas oleh negara lain. Oleh karena itu, insentif dan investasi di sektor R&D sangat vital. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mendukung ini segera mungkin,” katanya.
Riefqi mengatakan keberpihakan pemerintah bagi sektor R&D sejak Orde Baru hingga sekarang masih rendah. Hal ini terlihat dari rasio biaya R&D terhadap PDB yang kian menciut menjadi 0,07% pada 2009.
Capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 1%, Tiongkok dan Singapura sekitar 1%-2%, Australia dan negara maju lainnya. Dengan demikian, sambungnya, bisa dikatakan Indonesia belum serius dalam pengembangan sektor R&D.
Sekadar informasi, LIPI menilai anggaran R&D bagi Indonesia setidaknya sebesar 1% dari PDB atau sekitar Rp80 triliun. Meskipun demikian, insentif lainnya bagi sektor R&D juga diperlukan guna menarik minat swasta menanamkan modalnya di sektor tersebut.
Dikonfirmasi terkait pembentukkan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menilai perlu ada review yang lebih mendalam terhadap pembentukkan kementerian baru tersebut.
“Kita harus lihat kondisi dan kebutuhan riilnya, serta lihat dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, apakah itu dibutuhkan atau tidak. Di sisi lain, kita kan sudah ada LIPI sebagai unit riset dalam skala nasionalnya,” tuturnya.
