Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengimbau anggota fraksi pendukung presiden terpilih untuk mengawal pembahasan Rancangan APBN 2015 agar keinginan-keinginan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat diakomodasi.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan hak penentuan anggaran bukan hanya dari pemerintah tapi juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tentunya melibatkan beberapa fraksi partai politik pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Pemerintahan Pak Jokowi ini kan di-support oleh fraksi-fraksi. Harusnya pembahasan di DPR ini dikawal betul karena walaupun pemerintah mengajukan [RAPBN], pada akhirnya kan hasil kesepakatan," ujarnya, Senin (1/9/2014).
Untuk menindaklanjuti pertemuan presiden terpilih dengan SBY di Bali pekan lalu, Chairul mengatakan ada tiga orang yang dipilih untuk mewakili pemerintah berkomunikasi dengan pihak presiden terpilih.
Mereka adalah Chairul sendiri sebagai Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Walaupun bermuara pada tiga menteri tersebut, pembahasan detil lainnya bisa dilakukan dengan para menteri di kementerian teknis lainnya.
Namun, Chairul mengaku tidak mengetahui detil pembicaraan SBY dan Jokowi yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut. Menteri yang akrab dipanggil CT ini hanya mengatakan Jokowi banyak membicarakan soal APBN.
Meskipun sudah dipilih tiga orang untuk berkomunikasi dengan tim transisi presiden terpilih, hingga akhir pekan lalu belum ada permintaan pertemuan lebih lanjut dari pihak Jokowi-JK.
Pemerintahan saat ini, lanjut dia, akan menunggu permintaan dari pihak Jokowi. "Kami menunggu dari mereka. Kalau kami aktif disangka kami yang mau ngatur-ngatur atau apa," tegas dia.
Pemerintah, sambung CT, akan berupaya menjembatani keinginan pemerintah baru agar bisa menggali informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beberapa program yang sudah dilakukan dan akan dilakukan pemerintah saat ini.
Menurutnya, kondisi tersebut akan memungkinkan pemerintah baru dapat bekerja lebih awal. Tanpa waktu yang panjang, 21 Oktober diharapkan sudah bisa bekerja dengan kecepatan penuh.
