Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan tidak ada kaitan kemunduran Karen dengan polemik kenaikan elpiji 12 kilogram. Pasalnya, surat yang dia terima dari Pertamina sudah dikonsultasikan dengan Presiden di sidang kabinet terbatas di Cipanas, 8 Agustus lalu.
Chairul mengatakan pada prinsipnya pemerintah menyetujui kenaikan harga, tapi masih harus mematangkan waktu yang tepat untuk mengeksekusi langkah koorporasi perusahaan pelat merah tersebut.
"Pemerintah menyetujui kenaikan tersebut, tapi mengenai berapa kenaikan dan waktunya harus ada rapat konsultasi antara pemerintah dengan Pertamina secepatnya,” ujarnya, Rabu (20/8/2014).
Rapat tersebut, lanjut dia, akan berlangsung dua kali, yakni rapat koordinasi di Menko Perekonomian dan sidang kabinet terbatas dengan presiden. Sayangnya, Chairul tidak menyebutkan usulan besaran kenaikan elpiji non subsidi tersebut.
Seperti diketahui, Pertamina mengaku mengalami akumulasi kerugian selama hampir 7 tahun hingga lebih dari Rp22 triliun akibat praktik jual rugi elpiji 12kg. Dalam roadmap yang disusun, Pertamina berencana menaikkan kembali harga elpiji pada Juli, tetapi kembali ditolak pemerintah karena ada Pemilu, hingga mundur ke Agustus.
Namun, dalam roadmap itu disepakati harga naik bertahap dua kali setahun hingga pada 2016 sudah ekonomis setara Rp180.000-an per tabung.
