Bisnis.com, JAKARTA -- Selain subsidi sektor energi, komponen yang banyak dikritisi membuat anggaran menguap serta memperlebar defisit adalah anggaran kementerian dan lembaga negara (K/L). Namun, otoritas fiskal menilai rencana pemerintah baru memangkas jumlah K/L takkan berefek signifikan.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan walau secara kuantitas instansinya berkurang, tetapi pemerintah harus mempertimbangkan para pegawainya. “Anggaran kantor bisa berkurang, pegawainya apa mau dipecat?” katanya saat dijumpai awak media, Selasa (19/8/2014).
Sebelumnya, tim transisi Jokowi-JK mengatakan akan memangkas 7 kementerian sehingga jumlahnya berkurang dari 34 menjadi 27.
Rencana ini pun sejalan dengan usulan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyatakan dalam sebuah kabinet idealnya hanya ada 25-28 kementerian.
Dalam APBN 2013 K/L hanya menyerap 90,1% dari pagu anggaran yang disediakan untuknya. Sementara untuk tahun ini Kemenkeu memproyeksikan serapan anggaran bisa mencapai 95%.
Peningkatan itu pun tampaknya tertolong oleh pemangkasan alokasi anggaran untuk sektor tersebut.
Pada APBNP 2014 pemerintah dan DPR memotong belanja K/L senilai Rp43 triliun menjadi Rp602,29 triliun.
Anggaran itu mendapatkan porsi sekitar 32% dari total belanja pemerintah pusat senilai Rp1.876,9 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
