Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perindustrian RI hanya ingin mengeliminasi 80% pos tarif dalam Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional. Dengan kata lain sekitar 20% pos tarif hendak dijaga eksklusivitasnnya.
Sekretrais Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ansari Bukhari mengatakan pos tarif yang sekarang terbuka baru sekitar 30%. “Setiap lima tahun mulai 2015 dibuka 10% pos tarif dan maksimal kami buka sampai 80%,” tuturnya, di Jakarta, Selasa (19/8/2014)
Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) membidik eliminasi 95% pos tarif. Kemenperin menginginkan hanya 80% pos tarif yang dibuka. Persentase ini akan tercapai pada tahun ke-20 dengan asumsi per lima tahun dibuka 10% pos tarif.
Saat ini belum ditentukan industri mana saja yang akan diprioritaskan untuk dilindungi dan didahulukan masuk dalam RCEP. Kerja sama regional ini berpeluang mengikis kinerja manufaktur dan sektor jasa di dalam negeri karena produk impor dan tenaga kerja asing leluasa masuk pasar domestik.
Kendati sudah dipilih sektor prioritas yang masuk dalam RCEP tak semua langsung dibuka untuk menghadapi pasar bebas. “Dari industri prioritas akan kami pilah mana yang sudah bisa dibuka [lima tahun lagi] dan mana yang baru dibuka pada tahun ke-20,” ujar Ansari.
Jika pemerintah ingin Indonesia gabung dalam RCEP harus dipertimbangkan secara cermat sektor mana yang akan didorong maju dan mana yang harus dipertahankan untuk pasar domestik. Pemilihan tidak bisa dilakukan semata merujuk kepada tingkat pertumbuhan dann kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kemenperin mencari jenis industri yang berdaya saing kuat. Indikator kekuatan terletak kepada tingkat konten lokal. Kendati produktivitas suatu sektor tinggi tetapi kontennya mayoritas dipenuhi dari bahan baku impor tetap tak meningkatkan daya saing RI.
