Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah baru yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober mendatang diharapkan membuat peta jalan pemangkasan subsidi bbm.
Pengamat perpajakan meminta pemerintah baru menyusun roadmap pemangkasan subsidi BBM itu demi penguatan APBN dan meminimalkan gejolak di kalangan industri.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, dunia usaha hanya membutuhkan kepastian untuk melakukan estimasi terhadap kelangsungan usahanya.
"Jadi ada roadmap yang jelas, misal dinaikkan harga BBM secara periodik, dua kali setahun selama 5 tahun sampai subsidi jadi nol. Jadi pengusaha bisa estimasi tambahan cost," ujarnya, Sabtu (16/8/2014).
Dia menuturkan, alokasi untuk subsidi BBM bisa diarahkan untuk pengamanan layanan dasar, pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sektor produktif seperti pertanian dan manufaktur.
Di sisi lain, Yustinus mengkritisi Ditjen Pajak di era SBY karena minimnya kreativitas sehingga penerimaan pajak negara seringkali shortfall. "Pemisahan DJP akan signifikan untuk menaikkan kalau desainnya tepat," ungkapnya.
Meskipun tidak ada jaminan adanya peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka pendek, lanjutnya, adanya desain dan kreativitas yang bagus dalam jangka panjang akan membuat penerimaan negara menjadi lebih sustainable.
"Misalnya ada semacam komisioner, diisi stakeholder untuk pengawasan. Isinya pemerintah, pengusaha, masyarakat dan parpol. Ini untuk mengawasi petugas pajak. Jadi nanti kita semua bisa lihat kinerjanya," terang Yustinus.
