Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mewariskan beban subsidi BBM yang selama ini membuat ruang fiskal menjadi sempit kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan pemerintahan saat ini dilematis untuk kembali menaikkan harga BBM bersubsidi karena kebijakan itu harus disepakati secara politis.
Pasalnya, inflasi yang ditimbulkannya akan membuat jumlah penduduk miskin meningkat yang pada gilirannya harus ditanggung pemerintahan baru.
"Itu sesuatu yg tidak mudah karena tujuan pembanganan ekonomi bukan hanya fiskal, tapi juga kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan," katanya, Rabu (23/7/2014).
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintahan SBY harus berbicara dulu dengan pemerintahan baru untuk melakukan kebijakan lanjutan berkaitan dengan subsidi BBM.
Chatib berpendapat kenaikan harga BBM harus dipilih karena kebijakan itulah yang implikasinya paling sedikit, tetapi manfaatnya besar. Menurutnya, APBN akan berkualitas dan bisa mendorong pertumbuhan yang diidamkan capres terpilih jika ada ruang fiskal yang cukup lebar.
"Ruang fiskal itu bisa ada kalau subsidi BBM dikurangi. Jadi, kalau saya ditanya apa yang harus dilakukan, regardless pemerintahan sekarang atau depan, jawaban saya cuma satu: naikkan harga BBM," ujarnya.
Kenaikan bertahap harga BBM, lanjutnya, pada akhirnya harus berujung pada penerapan subsidi tetap, yakni mengunci subsidi pada angka tertentu, misalnya Rp1.000 per liter. Dengan demikian, walaupun ada kenaikan harga minyak di pasar internasional ataupun depresiasi rupiah, subsidi tidak akan membengkak dari pagu. Namun konsekuensinya, masyarakat harus siap dengan perubahan harga BBM setiap waktu mengikuti harga minyak internasional.
Chatib berhitung penerapan subsidi tetap dengan asumsi konsumsi BBM 50 juta kiloliter dan subsidi dikunci Rp1.000 per liter akan mampu menghemat Rp200 triliun dari pagu subsidi APBN Perubahan 2014 senilai Rp246 triliun.
"Itu bisa dipakai untuk infrastruktur," ujarnya.
