Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa jangan hanya menjadi janji politik. Pemerintahan baru harus berkomitmen untuk melakukan pemerataan.
Menurut ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang juga Bupati Kutai Timur, Isran Noor, selama ini pemerintahan hanya menjadikan kawasan luar Jawa sebagai sumber pemasukan keuangan dan energi. Sementara orang yang bermukim dan tinggal di kawasan itu tidak diperhatikan.
"Bahkan membangun dengan uang daerah, tapi pemerintah pusat tidak memberikan [pelepasan] izin kawasan [hutan]," katanya Senin, (14/7/2014).
Akibatnya, banyak pembangunan yang terkendala. Isran mencontohkan banyaknya kawasan pemukiman penduduk namun dikelilingi oleh hutan sehingga di peta Kementerian Kehutanan masih ditandai sebagai hutan. Akibatnya pemerintah daerah kesulitan melakukan pembangunan karena sulitnya mengurus izin pelepasan kawasan ke pemerintah pusat.
"Kenapa kalau [menggusur] hutan manusia di Jawa pemerintah [pusat] mudah memberi izin, sementara [melepas kawasan] hutan kayu sangat sulit," tuturnya.
