Bisnis.com, JAKARTA—Peluang angka kemiskinan tahun ini melebihi batas atas target APBN-Perubahan 2014 sebesar 9%-10,5% semakin besar mengingat capaian angka kemiskinan Maret 2014 hanya sebesar 11,28%.
Berdasarkan Badan Pusat Statisitik (BPS), angka kemiskinan Maret 2014 turun tipis 0,08% dari periode yang sama sebelumnya 11,36%. Capaian penurunan kemiskinan tersebut merupakan kinerja terburuk pemerintah setidaknya sejak tiga tahun terakhir.
Bahkan, capaian tersebut juga lebih rendah dari prediksi angka kemiskinan Maret 2014 dari Bank Dunia sebesar 11%-11,1%. Adapun, angka kemiskinan Maret 2013 tercatat turun 0,59% dari 11,96%. Sementara angka kemiskinan Maret 2012 turun 0,53% dari 12,46%.
Selain itu, anggaran program kemiskinan pemerintah yang dipangkas juga kian menyulitkan pemerintah mencapai target APBNP 2014. Seperti diketahui, belanja pemerintah dipangkas hingga Rp43 triliun dalam APBNP 2014.
Padahal, sebelum anggaran kemiskinan dipangkas, anggaran kemiskinan dalam APBN 2014 hanya Rp101 triliun, turun 13% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp116 triliun. Alhasil, peluang angka kemiskinan di atas target pemerintah kian membesar.
Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UMKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahma Iriyanti mengatakan belum ingin berkomentar. Meskipun demikian, dia juga tidak membantah potensi angka kemiskinan tahun ini melampaui target.
“Kita tunggu saja pada September mendatang. Kalau target memang masih seperti itu. Kami akan terus bekerja keras agar program APBN untuk kemiskinan bisa efektif dan berjalan dengan baik,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (04/07/2014).
Rahma menyebutkan setidaknya lima program yang terkena dampak dari pemangkasan anggaran a.l.pertama, Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, indeks bantuan bagi 2,4 juta keluarga sangat miskin berkurang Rp200.000 menjadi Rp1,6 juta per tahun per keluarga.
Target peserta baru keluarga sangat miskin tersebut berkurang menjadi 633.000 orang, dari sebelumnya 873.000 orang. Kedua, program asistensi sosial lanjut usia & disabilitas berat, serta warakawuri, perintis kemerdekaan dan janda perintis.
Rahma menuturkan dampak pemangkasan anggaran membuat bantuan program tersebut dilakukan selama 10 bulan dari sebelumnya 12 bulan. Meskipun demikian, sambungnya, indeks bantuan dan target penerima tidak akan dikurangi.
Ketiga, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, dampak pemangkasan membuat program tersebut tidak dapat dilakukan validasi dan verifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum teregistrasi.
Keempat, PNPM Mandiri Perdesaan dan Program Quick Wins MP3KI. Nantinya, pengurangan dilakukan pada Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 11,5%. Akan tetapi, pengurangan itu direncanakan dilakukan pada pembayaran terakhir pelaksanaan program.
Kelima, Program Pembangunan Prasarana Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Rahma mengaku pemangkasan anggaran membuat program ini secara keseluruhan dihentikan secara total. Padahal, program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan di pedesaan.
