Bisnis.com, JAKARTA – Institute Development of Economic (INDEF) menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggal tersisa 4 bulan lagi harus berani menggenjot infrastruktur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Hal itu dikemukakan Ekonom INDEF Aviliani saat ditemui di sela-sela acara seminar Kajian Tengah Tahun INDEF 2014 dengan tema “Pembaruan Ekonomi atau Status Quo?” di Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Aviliani menilai belanja modal tetap harus dilakukan jika pemerintah ingin mempertahankan pertumbuhan hingga akhir tahun. Apalagi, lanjutnya, kondisi pertumbuhan investasi pada tahun ini lebih lambat dibandingkan tahun lalu.
“Jadi dalam 4 bulan terakhir [sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II] ini sebaiknya BUMN dipaksakan untuk genjot infrastruktur,” ujarnya.
Aviliani mengakui memang kemungkinan akan ada efek terhadap nilai tukar. Rupiah berpotensi melemah karena pembangunan infrastruktur akan mendorong impor baja dalam jumlah besar.
Pasalnya, lanjutnya, persediaan baja di dalam Negeri pada saat ini masih belum mencukupi kebutuhan. Untuk melengkapinya, baja diimpor dari luar Negeri. “Sementara impor baja itu nomor dua tertinggi setelah bahan bakar minyak [BBM],” katanya.
Namun demikian, ujarnya, pemerintah tidak boleh takut meningkatkan infrastruktur jika karena alasan nilai tukar. “Alternatif lainnya ditutup dengan persediaan, devisa hasil ekspor [DHE] harus diberesin,” katanya.
Mengacu data Badan Pusat Statistik Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2014 mencapai 5,21%, melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,03%.
Pencapaian kuartal I/2014 tersebut meleset dari apa yang ditargetkan dalam APBN 2014 sebesar 6,0%. Dalam RAPBN-P, angka tersebut direvisi menjadi 5,5%.
