Bisnis.com, JAKARTA - Molornya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah yang seharusnya menjadi model awal public private partnership (PPP) mencerminkan buruknya manajemen perencanaan pemerintah.
Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Kementerian Perekonomian, Lucky Eko Wuryanto mengatakan semua usulan proyek yang akan diajukan sebagai PPP, sudah selayaknya melalui proses seleksi yang ketat. Pengkajian atas usulan proyek pun wajib diperketat.
“Jangan tiba-tiba mau usul PPP, langsung kita terima. Harus memenuhi standar-standar yang kita kembangkan, baru kita putuskan. Selama ini, kualitas kajian kelayakannya tidak bagus,” ujarnya.
Dia menambahkan investor menilai proyek-proyek yang ditawarkan dalam PPP tidak terlalu menarik. Nilai jual dari proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah kurang menarik dari sisi nilai jual.
Padahal, sebetulnya banyak investor yang siap mengucurkan dananya.
"Paket proyek PPP harus memiliki kualitas yang tinggi dan nilai strategis baik untuk pemerintah maupun swasta," ujarnya.
