Bisnis.com, JAKARTA - Guna mengurangi risiko kerusakan gambut lebih parah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, Greenpeace menyarankan beberapa langkah kepada pemerintah.
Berikut ini 3 langkah saran Greenpeace untuk mencegah kebakaran hutan:
Pertama, mempertahankan aturan moratorium ekspansi pengelolaan hutan dan gambut ke lahan kelapa sawit, akasia dan tumbuhan komoditas industri lainnya.
Kedua, memastikan sesegera meungkin mengesahkan rancangan tata kelola gambut yang kuat dan memberikan perlindungan penuh kepada kawasan gambut termasuk memberikan batasan jelas dalam batasan konsesi lahan yang dilindungi dengan perusahaan.
Ketiga, mengembangkan dan menerapkan rencana pemerintah soal perlindungan, rehabilitasi da manajemen berkelanjutan tentang hutan dan rawa gambut termasuk mengikut sertakan dan berbasis komunitas masyarakat lokal.
“Hanya dengan komitmen tersebut, keberlangsungan kawasan rawa gambut dan kehutanan Indonesia dapat dijamin dan menjadi warisan dari pemerintahan SBY untuk masa depan bangsa,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi kepada Bisnis.com Kamis (29/5/2014).
Sebelumnya, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyepurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut disebutkan bahwa pemerintah telah menginstruksikan kepada semua pihak terkait pengelolaan hutan dan rawa gambut, dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
“Melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru,” sebagaimana ditulis dalam Inpres tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
regulasi kebakaran hutan peraturan pemerintah
