Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diundang Rapat Subsidi BBM, Wacik Pilih Datangi Acara Wisuda

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik absen dari rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, padahal rapat itu akan membahas langkah-langkah menekan subsidi BBM yang membengkak.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik absen dari rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, padahal rapat itu akan membahas langkah-langkah menekan subsidi BBM yang membengkak.

Dalam surat yang dibacakan Menteri Keuangan M. Chatib Basri di hadapan anggota Banggar, Senin (26/5/2014), Wacik mengaku tidak dapat hadir karena harus mewisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) Akamigas di Cepu, Blora, Jawa Tengah.

"Dengan kondisi tersebut di atas, kami menugaskan Saudara Wakil Menteri ESDM untuk hadir pada rapat kerja," kata Wacik dalam surat yang dibacakan Chatib.

Sebelumnya, dalam raker pembahasan APBN Perubahan 2014 dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (22/5/2014), Banggar meminta agar Menteri ESDM hadir untuk membicarakan lebih dalam subsidi BBM.

Subsidi BBM menjadi masalah krusial karena berpotensi membengkak Rp74,3 triliun dari pagu APBN 2014 senilai Rp210,7 triliun akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Demikian pula dengan subsidi listrik yang dapat melambung Rp35,7 triliun dari pagu Rp71,4 triliun.

Dewan memandang perlu ada langkah pengendalian agar kenaikan anggaran subsidi energi tidak menjadi satu-satunya opsi. Legislatif melihat Menteri ESDM perlu hadir untuk menyampaikan program pengawasan konsumsi BBM.

Menkeu menyampaikan maaf karena tidak dapat menghadirkan Menteri ESDM. Dalam rapat yang dimulai pukul 14.30 itu, Wacik diwakili oleh Wamen ESDM Susilo Siswoutomo yang didampingi Dirjen Migas Edy Hermantoro.

Meskipun demikian, rapat diundur karena Banggar meminta pemerintah menyiapkan lebih dulu opsi selain penaikan harga BBM, pengendalian volume konsumsi dan konversi ke bahan bakar gas (BBG).

"Tolong dipikirkan kebijakan subsidi yang lebih fundamental," kata anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar, Satya Yudha.

Satya memberi contoh, pengalihan pola distribusi menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu bisa menjadi salah satu opsi untuk mengerem konsumsi sekaligus potensi pembengkakan anggaran subsidi. APBN 2014 menetapkan kuota BBM subsidi 48 juta kiloliter.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sri Mas Sari
Editor :

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper