Bisnis.com, JAKARTA--Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta seluruh pemangku kepentingan mempersiapkan diri mempercepat layanan dokumen dan barang menjelang Ramadan dan Lebaran agar tidak terjadi kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok.
Ketua ALFI DKI Jakarta Sofian Pane, mengatakan arus barang impor menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri biasanya meningkat cukup signifikan.
Karena itu bila seluruh pemangku kepentingan tidak memperbaiki kinerja dengan meningkatkan produktivitas dikhawatirkan dapat terjadi kongesti di Pelabuhan Priok.
ALFI perlu mengingatkan semua pihak terkait karena hingga saat ini standard pelayanan jasa kepelabuhanan maupun proses dokumen impor masih memerlukan waktu lebih dari 10 hari di Priok, terutama barang impor lewat Jalur Kuning dan Jalur Merah.
Sofian mengatakan, lamanya proses pengeluaran barang impor yang masuk melalui Jalur Kuning dan Jalur Merah di Priok disebabkan lamanya pengurusan dokumen kepabeanan (customs clearance) dan proses pengeluaran barang dari terminal (pos clearance).
Sedangkan proses perizinan impor di instansi pemerintah terkait (pre-clearance) lebih sulit diprediksi karena terkadang memerlukan pemeriksaan barang secara mendetil.
“Bila kinerja instansi pemerintah terkait dan terminal tidak ditingkatkan kami khawatir terjadi kongesti sebab, sarana dan prasarana Priok tidak sebanding dengan arus barang/petikemas,” katanya melalui siaran pers ALFI DKI, Minggu (25/5/2014).
Persoalan lain, akses jalan ke pelabuhan yang sering macet ditambah banyak armada truk berusia di atas 15 tahun masih beroperasi menghambat lalu lintas barang/petikemas serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam proses angkutan dan pendistribusian logistik di Jakarta dan sekitarnya.
Perusahaan anggota ALFI, kata dia, sebagai arsitek transportasi sangat menginginkan pengurusan dokumen dan pengurusan barang/petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan cepat, tepat, murah dan aman.
“Bila pengurusan dokumen lambat dan barang tidak cepat keluar dari pelabuhan, anggota kami justru yang dirugikan. Sebab, PPJK atau forwarder maupun pengelola logistic itu mengambil jasanya per boks,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
