Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai telah berhasil melempar sinyal positif melalui manuver pembatasan impor bahan pokok dari Thailand di tengah situasi darurat militer negara tersebut yang berpotensi mengancam kedaulatan sektor pangan nasional.
Guru Besar Jurusan Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso berpendapat langkah tegas Kementerian Perdagangan itu sangat tepat dilakukan bersamaan dengan dimulainya musim panen padi dan musim giling beras di Tanah Air.
“Saya setuju sekali [dengan kebijakan tersebut] supaya petani dapat menikmati harga yang diharapkan membaik melalui keputusan tersebut. Untuk gula, di pabrik gula dan petani stoknya masih mencukupi bahkan hingga akhir tahun ini,” katanya kepada Bisnis, Rabu (21/5/2014).
Ketua Bidang Hortikultura Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny Kusbini menjelaskan upaya mengerem laju impor pangan memang merupakan fokus dari program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2009. “Tapi tidak pernah tercapai.”
Ketegasan otoritas perdagangan untuk mengekang laju pembelian bahan pokok dari Negeri Gajah Putih, lanjutnya, merupakan sebuah gestur yang sangat positif bagi produsen di Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut telah lama menjadi harapan para petani.
“Namun, jangan lantas ini menjadi sikap populis dari menteri perdagangan. Kalau [impor pangan] memang bisa dikurangi akan sangat bagus, tapi harus juga berkoordinasi dengan kementerian terkait,” imbuhnya.
Menurut Benny, kebijakan pembatasan tersebut harus dijalankan secara konsisten dengan prinsip untuk melindungi sektor pangan domestik. “Jangan sampai menyetop impor dari Thailand, tapi ternyata mengimpor dari negara lain.”
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Thailand masih tercatat sebagai negara asal impor pangan terbesar bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas beras dan gula. Impor gula pasir dari Thailand pada kuartal I/2014 mencapai 10.375 ton (US$5,27 juta).
Adapun, impor gula tebu dari negara beribukota Bangkok pada periode yang sama mencapai 403.175 ton (US$187,515 juta). Pada triwulan pertama tahun ini, RI juga tercatat membeli 32.892 ton beras atau setara dengan US$16 juta dari negara tersebut.
Mendag Muhammad Lutfi pada hari yang sama menyampaikan pemerintah tengah pasang badan untuk mencegah masuknya bahan pokok asal Thailand secara masif ke Indonesia, khususnya di tengah karut marutnya situasi politik negara tersebut.
Lutfi beranggapan situasi darurat militer di negara Indochina itu telah mengganggu tata niaga beras dan gula di sana, sehingga potensi peluberan dan penyelundupan kedua komoditas krusial tersebut ke Indonesia kian menganga.
Kondisi itu, lanjutnya, menjadi berbahaya bagi sektor pangan nasional karena saat ini petani domestik tengah memasuki musim giling tebu. Tidak hanya itu, rentannya tata niaga beras di Thailand juga dinilai membahayakan RI, yang merupakan importir beras premium dari negara tersebut.
“Kami akan jaga bersama-sama agar tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengakibatkan kehancuran petani nasional,” tegasnya sembari mengatakan secara umum hubungan dagang kedua negara masih dalam kondisi baik.
