Bisnis.com, JAKARTA - Aturan baru tentang investasi asing di Indonesia dinilai tidak lebih menarik bagi investor baru, tetapi bisa menghalangi mereka memasuki energi, pertanian, ritel, penyimpanan dan sektor-sektor lain, demikian kelompok lobi bisnis dan beberapa eksekutif perusahaan.
Pada Agustus 2013, saat rupiah itu jatuh dan ada keprihatinan serius tentang ekonomi Indonesia, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengubah aturan investasi untuk menarik lebih banyak investor asing.
Butuh waktu hampir 9 bulan untuk revisi ketentuan "daftar negatif investasi " yang berisi daftar sektor terbatas untuk diterbitkan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan perubahan aturan tersebut pada pecan lalu, dan sebagian besar respons ternyata bernada negatif.
"Daftar negatif investasi yang direvisi itu adalah mandi air dingin bagi investor," kata Andrew White , managing director dari American Chamber of Commerce di Indonesia .
Seorang eksekutif dari kamar dagang asing lainnya juga mengatakan menentang perubahan baru, meskipun ia menyatakan keraguan terhadap aturan tersebut membantu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada Oktober.
Indonesia akan memilih presiden baru pada 9 Juli 2014.
Yudhoyono, yang tidak bisa meraih jabatan 5 tahun untuk ketiga kali, mengatakan revisi daftar negatif investasi yang telah berlaku puluhan tahun itu akan menarik investor luar negeri, seperti membuka farmasi dan iklan untuk lebih membuka keterlibatan asing.
Akan tetapi, dokumen 104 halaman itu juga memperkenalkan batas investasi asing baru dalam layanan minyak, penyimpanan, perdagangan ritel, hortikultura, dan pembangkit listrik kecil .
"Untuk pemain baru yang ingin datang ke Indonesia dan mendirikan usaha baru, itu membuat hal-hal sedikit lebih rumit," kata seorang pejabat di sebuah perusahaan komoditas utama yang tidak berwenang berbicara kepada media.
Untuk pertama kalinya, Indonesia yang telah membatasi kepemilikan asing pergudangan dan cold storage, menetapkan batas investasi asing menjadi 33% . Langkah ini dapat menghambat ekspansi para importir pertanian atau pedagang yang ada di Indonesia, seperti raksasa AS Cargill, Olam International Singapura, dan pedagang komoditas global yang Louis Dreyfus .
"Pembatasan kepemilikan ini berarti bahwa untuk berinvestasi di sektor ini, semua perusahaan asing harus bermitra atau bekerja sama dengan investor lokal," Jimmy Bella, seorang pejabat perdagangan dalam negeri di Kementerian Perdagangan mengatakan tentang sektor distribusi dan gudang.
Faktor Nasionalisme
Pemerintah juga melarang investasi asing baru di toko-toko ritel yang menjual elektronik, alas kaki, tekstil, mainan dan makanan, dan berpotensi membuat sulit bagi perusahaan-perusahaan untuk memperluas pasar ke Indonesia, seperti IKEA .
Para pejabat pemerintah dan kelompok industri dalam negeri kembali membatasi investasi asing baru, menunjukkan bahwa mereka ingin membuka kemungkinan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk lebih bersaing di negeri sendiri.
"Hal ini penting untuk melihat perspektif keberlanjutan, pertumbuhan dan partisipasi masyarakat Indonesia," Mahendra Siregar, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, kepada Reuters.
Presiden berikutnya, yang akan menjabat pada Oktober, perlu mengimbangi peningkatan kebijakan nasionalistik dengan ketergantungan negara pada investasi asing untuk membantu mendanai defisit current account.
Pertumbuhan investasi asing pada kuartal pertama melambat ke level terendah dalam hampir 5 tahun, sementara defisit current account adalah 2,06% dari produk domestik bruto.
