Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas sektoral dituding gagal membangun kelembagaan petani, sehingga menyebabkan penurunan nilai tukar petani (NTP) 0,16% dari 101,96 pada Desember 2013 menjadi 101,80.
“By definition saja, petani sudah lebih miskin. Di lapangan, daya beli petani rendah sekali,” ujar Marcellus Rantetana, Deputi Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Penanggulangan Kemiskinan, kepada Bisnis.com, Kamis (8/5/2014).
Marcellus menuturkan lemahnya lembaga pertanian mengakibatkan petani harus berjuang sendiri menghadapi pasar. Tentu saja, katanya, petani tidak sanggup mengontrol baik harga beli barang kebutuhan, ataupun harga jual produk hasil pertanian.
Dia menjabarkan situasi ini akan berbeda apabila kelembagaan petani seperti Koperasi Unit Desa (KUD) lebih kuat. Pasalnya, dengan berkelompok, petani lebih memiliki posisi tawar ketika akan masuk pasar, yang bermuara terhadap naiknya pendapatan karena produk yang dijual mendapat harga lebih tinggi.
“Petani harus bersatu. Jadi hasil yang ditawarkan ke pasar ribuan ton, itu bisa mempengaruhi harga pasar. Apabila sendiri, cuma 1-2 ton, ya tidak berpengaruh. Makanya petani kalah terus,” ujarnya.
Selain itu, Marcel menjelaskan bahwa tidak ada langkah yang dirancang secara sistemik untuk membantu petani. Dia mengungkapkan, di tataran tata-niaga, pedagang jauh lebih diuntungkan dengan situasi pasar karena minimnya perlindungan bagi petani.
Hal ini, lanjutnya, masih ditambah dengan perilaku Badan Urusan Logistik (Bulog) yang lebih suka melakukan penyerapan beras impor dibandingkan dengan beras hasil produksi petani lokal. “Kalau Bulog optimal menyerap beras domestik, petani tidak akan menderita.
