Bisnis.com, JAKARTA - Seorang warga yang lahannya masuk kawasan pembangunan Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengaku hingga saat ini belum menerima ganti dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Kami minta sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp2 juta, tapi ditawarin di bawah Rp1 juta," ujar Ahmad.
Namun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan akan membayar ganti rugi warga sesuai dengan NJOP.
"Tanah girik atau pun tanah yang bersetifikat harganya sama, pegangan pemrov sesuai dengan NJOP," tuturnya sehabis mendampingi Gubernur DKI Joko Widodo untuk ground breaking, Kamis (24/4/2014).
Lahan yang belum dibebaskan, tambah Manggas, ada sekitar 3,7 hektar atau sekitar 250an rumah dan pembangunan waduk dimulai dari wilayah yang sudah selesai pembebasan lahannya.
Proses pembebasan lahan seluas 3,7 hektar ini menurut Gubernur Jokowi tidak bisa dilakukan dengan mudah dan memakan waktu yang tidak singkat.
"Ini sebagian warga ada yang belum mau. Kita baru akan ketemu itu. Nanti akan diulang lagi sosialisasinya, bisa sampai 9 sosialisasi baru bisa dibebaskan," ujar Jokowi.
Pemrov DKI akan segera melakukan sosialisasi ulang kepada warga yang belum sepakat pada bulan Mei.
Jokowi juga menegaskan jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan pembangunan waduk Brigif ini.
"Kalau ada warga yang protes, tolong adukan ke saya," pungkasnya.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
waduk
