Bisnis.com, JAKARTA--Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) membantah alasan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Anton R. Santoso mengatakan Apersi menolak akuisisi BTN oleh Bank Mandiri karena sudah terbukti bahwa selama ini BTN fokus terhadap pembiayaan perumahan.
"Khususnya perumahan untuk masyarakat menengah rendah atau MBR dengan skema FLPP," katanya di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (23/4/2014).
Berikut bantahan Apersi terhadap pernyataan Dahlan Iskan:
1. BTN tidak mampu mengimbangi tingginya kebutuhan KPR akan perumahan.
Pada 2013, BTN mampu membangun 96% dari 102.000 KPR FLPP, sedangan Bank Mandiri hanya mampu 1.695 unit atau 1,66%. Apa yang terjadi kalau setelah akuisisi? BTN hanya 17.000 unit, bukan 96.000 unit.
Apersi sebagai nasabah BTN tidak pernah merasa ada kendala dalam pencairan baik kredit konstruksi maupun pencairan KPR konsumen Apersi. Malah kebijakan di tingkat pemangku kebijakan yang tidak tepat lapangan yang mengakibatkan menurunnya permintaan dan berakibat rendahnya jumlah realisasi KPR FLPP untuk rumah MBR.
2. Agar Indonesia memiliki bank besar
Apersi menilai, jika keinginan Dahlan Iskan seperti itu, kenapa tidak merger BNI dan Mandiri, tentu asetnya akan langsung menjadi Rp1.300 triliun atau sama dengan Bank of Thailand. Kenapa mengambil risiko dengan bank yang sudah menjadi spesialis di KPR FLPP hanya untuk mewujudkan bank besar yang hasilnya juga tidak besar yang kemungkinan hasil KPR FLPP-nya relatif sedikit.
3. Kalau perusahaan di Indonesia kian besar, tapi bank tidak besar, maka bank asing yang akan melayani dan dominan di Indonesia.
Merger Mandiri dan BNI sepertinya lebih pas untuk mencapai tujuan pelayanan kepada konglomerat Indonesia. Karena keduanya lebih pakem dengan large corporate banking needs. Sementara BTN adalah bank yang fokus perumahan.
4. Prosesnya terkesan tertutup dan tidak transparan.
Sebaiknya dilakukan dengan analisa yang matang dan waktu yang cukup. Kalau perlu sampai dengan setelah Pilpres mengingat keputusan ini sangat strategis, dan seharusnya tidak dilaksanakan pada bulan-bulan terakhir Kabinet.
5. Bukan diam-diam, tetapi suatu rencana yang sudah lama dari waktu Bapak Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN.
Kalau memang sudah begitu lama rencana ini tidak terealisasi, mungkin saat ini dengan adanya banyak peraturan-peraturan menteri yang berdasarkan UU Nomor 1 dan Nomor 20 Tahun 2011, tentang PKP dan Rusun, rencana usang itu sudah tidak tepat lagi untuk dilanjutkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
