Bisnis.com, JAKARTA — Struktur pengusahaan hutan kini berubah seiring dengan diperluasnya akses legal dan pembiayaan pengelolaan hutan bagi masyarakat. Saat ini setidaknya ada 30.000 izin pengusahaan hutan yang telah diterbitkan Kementerian Kehutanan kepada masyarakat.
Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan mengatakan,hal ini merupakan capaian yang baik, dan harus ditingkatkan. Dampak dari hal itu,lanjut Zulkifli, luas hutan pengelolaan hutan oleh masyarakat naik mendekati 4%.
“Memang, 96% masih dikelola oleh perusahaan. Namun ada perubahan yang signifikan untuk struktur pengusahaan hutan,” ujarnya dalam keterangan resmi pengukuhan pengurus Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) Komisariat Fakultas Kehutanan di Jakarta, Selasa (15/4).
Sebelum 2009, seluruh konsesi pengusahaan hutan diberikan kepada koorporasi. Kemenhut kemudian menggenjot program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD) untuk memberi peluang masyarakat mengelola hutan.
Selain itu, untuk aspek legalitas kayu-kayu rakyat, pada 2008 untuk pertama kalinya dilakukan devolusi (bukan desentralisasi) berupa peletakan kewenangan Menteri Kehutanan kepada lurah/kepala desa untuk menerbitkan surat keterangan asal usul (SKAU) kayu milik rakyat yang selama puluhan tahun berada di dinas kehutanan provinsi.
"Hasilnya sangat luar biasa.Dalam 5 tahun, hutan tumbuh melebihi kecepatan pertumbuhan dan pemulihan hutan-hutan negara yang diusahakan oleh BUMN dan BUMS," ungkapnya.
Meluasnya akses masyarakat juga terjadi pada pemanfaatan kawasan konservasi. Hal itu tidak lepas dari diberikannya kesempatan masyarakat setempat sebagai pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dalam skala kecil.
“Jadi tidak hanya sebagai pedagang cinderamata atau penyedia jasa tempat tinggal dan transportasi semata,” imbuh Zulkifli.
Diamenambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Dia berharap rimbawan lulusan UGM bisa terus memberi kontribusinya untuk meningkatkan capaian yang telah berhasil diraih.
Adapun, Ketua Kagama Komisariat Fakultas Kehutanan yang dilantik adalah Hilman Nugoro, yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kemenhut.
Sri Sultan Hamengkubuwono X, selakuKetua Kagama menyatakan, tantangan pengelolaan hutan ke depan semakin kompleks. Turunnya produktivitas hutan alam diiringi dengan semakin meningkatnya tuntutan klaim lahan yang berpotensi konflik.
“Oleh karena itu mendorong social forestry adalah langkah yang tepat,” katanya dalam kesempatan yang sama.
