Rute KA Super Cepat Jabar Minta Diubah

Bisnis.com, BANDUNG—Pemprov Jawa Barat minta pusat mengubah rute pembangunan kereta api super cepat (Shinkansen) Jakarta-Bandung menjadi Jakarta-Kertajati-Cirebon-Surabaya.
 
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan proyek yang rencananya bisa terealisasi pada 2020 tersebut diusulkan untuk mengalami perubahan rute.

Rencana rute kereta api cepat tersebut Jakarta-Bandung menurutnya merupakan keinginan pusat. “Kereta api cepat hanya sampai Bandung, untuk Cirebon-Surabaya direncanakan kemudian,” katanya, Senin (14/4/2014).
 
Pihaknya mengusulkan perubahan rute karena profil tanah di jalur Bandung menurutnya tidak memungkinkan.

Kondisi lahan di jalur Jakarta-Bandung menurutnya mengharuskan rel kereta api super cepat tersebut harus elevated tidak menggunakan jalur rel biasa.

“Yang rel eksisting sekarang saja lintasan sebidangnya banyak masalah, bagaimana nanti kalau super cepat melintas,” katanya.
 
Dedi menuturkan rute tersebut lebih baik digeser ke Utara karena Jawa Barat ingin terkoneksi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Selain tercipta konektivitas antar moda, jalur utara menurutnya aman untuk dibangun rel khusus“Masak rutenya nggak kesana? Kenapa nggak ditarik ke BIJB saja tembus Cirebon lalu Surabaya,” katanya.
 
Kereta api super cepat yang memiliki kecepatan 300 kilometer/jam tersebut menurutnya harus dipastikan aman dan tidak terganggu aktifitas manusia.

Usulan perubahan rute muncul karena pusat saat ini berencana melakukan feasibility study (FS) khusus untuk melihat trase yang memungkinkan.

“FS ini nantinya akan melihat apakah akan tetap Jakarta-Bandung atau Jakarta-Cirebon masih dalam tahapan,” katanya.
 
Dia menilai proyek ini seperti proyek infrastruktur lainnya akan terganjal di proses pembebasan lahan.

Karena itu, Pemprov Jabar menegaskan sebelum persiapan matang, tata guna lahan rute yang akan dilintasi harus terselesaikan terlebih dahulu.

“Pemprov nanti bisa membantu panitia pembebasan lahannya atau mempermudah di birokrasinya. Tapi saat ini pembagian tugasnya belum jelas,” katanya.