Bisnis.com, JAKARTA – Sulitanya mengurus perizinan pengembangan dan mahalnya harga tanah dinilai menjadi kendala utama dalam menyediakan pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Nyoman Shuida, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat, mengatakan kesulitan administratif perizinan dan harga tanah yang mahal menjadi persoalan yang menghambat penyediaan pasokan rumah murah.
Oleh karena itu, jelasnya, penyerapan kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) menjadi sulit akibat keterbatasan persediaan tersebut.
“Hingga 2013 realisasi KPR-FLPP mencapai 84,9% dari target 120.000 unit,” katanya ketika membuka acara Sosialisasi Program KPR-FLPP dan Individual Account Bapertarum-PNS, Rabu (26/3/2014).
Padahal, jelasnya, kelangkaan kepemilikan hunian (backlog) mencapao 13,6 juta unit pada 2010. Sedengkan, lanjutnya backlog pasokan mencapai kisaran 9 juta unit.
Adapun, program KPR-FLPP merupakan salah satu program dari Kemenpera yang dapat diakses oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah layak huni dengan bunga flat sebesar 7,25% dengan tenor selama 15 tahun.
Program KPR-FLPP telah dilaksanakan sejak 2010 sampai saat ini dan merupakan salah satu program prioritas dari Kemenpera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
