Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan proses audit usulan harga hunian bersubsidi yang baru diusulkan Kementerian Perumahan Rakyat kepada Kementerian Keuangan akan dirampungkan pada pekan ini.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S. Ernawi mengatakan kementerian masih mengkaji usulan harga tersebut dengan spesifikasi teknis bangunan. Dia optimistis penentuan harga baru hunian bersubsidi itu dapat rampung dalam minggu ini.
“Belum selesai. Kita harapkan minggu ini selesai,” ungkapnya di sela-sela seremoni penyerahan 44 twin blok rusunawa di Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Dia menjelaskan hingga saat ini pihaknya tengah membahas spesifikasi teknis dari bangunan rumah tapak dan rumah susun bersubsidi. Setelah itu, lanjutnya, proses audit tersebut akan dilanjutkan dengan pembahasan soal harga yang ditawarkan oleh Kemenpera.
Seperti diketahui, pada awal bulan ini Menteri PU Djoko Kirmanto menyanggupi permintaan Kemenkeu untuk mengaudit usulan Kemenpera mengenai pembebasan PPN untuk rumah bersubsidi. Kajian tersebut akan dikerjakan oleh Puslitbang Kementerian PU dan Ditjen Cipta karya.
Sebelumnya, Menterikeu Chatib Basri mengatakan pihak independen dibutuhkan guna melakukan penghitungan terkait harga rumah bersubsidi. Dengan begitu, dapat diketahui dengan pasti harga rumah yang sesuai dan bisa memperoleh pembebasan PPN sebesar 10%.
Adapun, Kemenpera mengusulkan kenaikan harga menjadi Rp105 juta-Rp165 juta. Besaran harga tersebut diusulkan naik dari harga yang berlaku saat ini yakni Rp88 juta-Rp145 juta. Kenaikan harga berada pada kisaran 14%-21%, untuk masing-masing zonasi.
