Bisnis.com, JAKARTA--Kebutuhan pengembangan sistem transportasi massal bagi wilayah perkotaan amat mendesak. Angka kepadatan penduduk dan mobilitas tinggi membutuhkan penanganan sinergis antar instansi, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pengamat Transportasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Dharmaningtyas mengatakan niat baik pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyalurkan armada Bus Rapid Transit (BRT) harus ditunjang komitmen pemerintah daerah (Pemda).
Menurutnya, selama ini kegagalan pengembangan transportasi massal di wilayah perkotaan terbentur pada kemauan Pemda yang bertolakbelakang dari visi transportasi massal.
"[Pemerintah] Daerah selalu tidak siap memaksimalkan bantuan dari pusat," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (16/3/2014).
Ketidaksiapan tersebut tercermin dalam pengoperasian bus bantuan dari pusat. Pemda tidak menyiapkan infrastruktur operasional yang mampu mengatur penggunaan, sehingga bus bantuan tersebut dapat bertambah.
"Sebaliknya yang ada, justru bus-bus tersebut tidak dimaksimalkan. Pemda seakan memiliki keengganan mengembangkannya," katanya.
Dia mensinyalir keengganan sebagian besar pemerintah daerah dikarenakan target pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah). "Kalau dilihat, dengan bus angkutan massal, tidak usah cari untung. Namun dengan adanya bus tersebut akan menciptakan efisiensi sendiri," tuturnya.
Saat ini, menurut data Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2013), sebanyak 52,03% dari penduduk Indonesia menetap di wilayah perkotaan. Besaran tersebut memiliki tingkat pertumbuhan 1,49% per tahun.
Hal inipun tergambarkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan sepeda motor masih di kisaran 12,79%, dan mendominasi 80% jumlah kendaraan yang beredar. Begitupun dengan angka penjualan mobil pribadi mencapai 9,87%.
Penggunaan kendaraan pribadi secara umum melejit. Dampaknya, inefisiensi ekonomi akibat kemacetan, dan anggaran negara yang bocor akibat subsidi BBM serta biaya perawatan jalan.
Hal senada diungkapkan Direktur BSTP (Bina Sarana Transportasi Perkotaan) Ditjen Perhubungan Darat Djoko Sasono. Dia mengatakan butuh komitmen bersama di tiap instansi untuk membereskan keruwetan transportasi perkotaan.
"Sebagaimana misal saat pengalihan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), sejumlah bengkel perawatan mobil resmi tidak mau menerima mobil yang dimodifikasi BBG," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
