Bisnis.com,JAKARTA-Kenaikan tarif listrik konsumen industri skala besar antara 38,9% -64,7% dalam waktu 1 tahun secara bertahap mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah harus menjamin ketersedian energi bagi industri.
“Kenaikkan tarif listrik untuk konsumen industri dimaksudkan untuk mengurangi beban APBN yg diakibatkan oleh besarnya subsidi listrik. Namun kami minta [pemerintah] perhatikan pasokan energi [bagi industri],” ujar Wakil Ketua Komisi VI Erik Satrya Wardhana kepada Bisnis, Minggu (9/3/2014).
Erik mengatakan kenaikan tarif listrik untuk konsumen industri memang sebuah pilihan pahit yang harus diambil oleh pemerintah. Namun untuk jangka panjang, katanya, pemerintah harus bisa mengurangi biaya produksi listrik yang begitu mahal akibat kebijakan sektor energi yang dinilai salah.
“Kebijakan energi yang salah bukan cuma berakibat pada mahalnya biaya produksi listrik, tetapi jugaketersediaan pasokan listrik yang masih jauh darimemadai,” ujarnya.
Erik menambahkan DPR sangat konsen terhadapketersediaan pasokan listrik, termasuk untukindustri. Oleh karena itu, di dalam Undang-UndangUU Perindustrian yang baru disahkan, pemerintah diharuskan untuk menjamin ketersediaan energi terhadap kebutuhan industri.
“Kami berharap UU Perindustrian yang baru dapat mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh membangun infrastruktur industri yang kondusif bagi perkembangan industri nasional yang efisien,” ujarnya.
