Bisnis.com, SURABAYA-PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III bekerja sama dengan Kejaksaan agar memberi bantuan hukum dalam persoalan perdata dan tata usaha negara.
Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan kerja sama merupakan upaya meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Kejaksaan, lanjut dia, diharapkan bisa membantu dalam bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.
"Pelindo III memiliki risiko bersinggungan dengan masalah hukum, baik itu sebagai penggugat maupun tergugat. Dengan adanya kesepahaman ini nantinya risiko hukum tersebut dapat diminimalkan," katanya seusai penandatanganan kesepahaman antara Pelindo III dan Kejaksaan, Jumat (7/3/2014).
Djarwo menambahkan kerja sama juga untuk pemulihan atau penyelamatan keuangan, kekayaan, maupun aset milik perusahaan.
"Pelindo III sahamnya 100 persen masih milik pemerintah, artinya milik masyarakat, kami minta tolong ke Kejaksaan untuk ikut menjaga aset pemerintah," tambahnya.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Burhanuddin kerja sama Pelindo III dengan Kejaksaan hal yang wajar karena dasarnya untuk kepentingan negara.
"Pelindo III sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menyetor deviden kepada negara. Deviden ini kan sumber APBN, nanti juga untuk kesejahteraan rakyat," urainya.
Burhanuddin menegaskan kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Dia menjamin institusinya tetap objektif dalam menangani kasus hukum dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan pihak manapun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
