Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah (raw material) merupakan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia.
Tapi sebaliknya, kebijakan mengekspor bahan mentah seperti dimasa yang lalu sangat merugikan bangsa Indonesia.
Menurutnya, keinginan pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah komoditas mineral adalah sesuai dengan Four Track Strategy pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa usaha tambang harus pro-growth yaitu meningkatkan investasi sektor pertambangan dan mendukung tumbuhnya sektor jasa (services).
Selain itu, pro-job yaitu membuka kesempatan kerja baru, pro-poor yaitu meningkatkan dana bagi hasil bagi Pemerintah Daerah guna menstimulasi perekonomian di daerah dan pro-environment yaitu kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar.
“Peningkatan nilai tambah untuk produk mineral dilakukan mulai tahun ini itu merupakan amanah undang-undang, dan undang-undang itulah yang mengharuskan dilakukannya pengolahan mineral didalam negeri seperti yang tercantum didalam undang-undang No. 4 tahun 2009. Undang-undang itu membuat paradigma baru dalam pengelolaan mineral,” ujarnya seperti dilansir laman Kementerian ESDM, Kamis (20/2/2014).
“Nilai ekspor yang di generate dari ekspor konsentrate itu sangat rendah, kemudian setelah diolah diluar negeri kita kembali mengimpornya dengan harga mahal, hal ini tidak fair bagi negara kami dalam sistem perdagangan dunia,” jelas Saleh.
" Kan tidak mungkinlah kita ekspor raw material sekarang ke luar negeri. Mereka memproses, terus nilai tambahnya tinggi, mereka di sana mengenerate tenaga kerja yang tinggi, lalu kita kita impor kembali, ga bolehlah, that unfair to me," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
